Gorontalo, Sonora.Co.ID - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan pemerintah mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak di sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Gorontalo.

Kasus tersebut diduga melibatkan penanggung jawab yayasan. Kementerian PPPA turut memantau proses penanganan dan memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya.

Hal itu disampaikan Arifah saat meninjau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Arifah bersama Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati Gorontalo berdialog mengenai perkembangan penanganan kasus yang melibatkan tiga anak tersebut.

Sejak menerima pengaduan, UPTD PPA Kabupaten Gorontalo telah melakukan penjangkauan dan mendampingi korban dalam proses pelaporan ke Polres Gorontalo. Pendampingan juga dilakukan saat pemeriksaan visum di rumah sakit rujukan.

Selain itu, UPTD PPA berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi selama proses penanganan berlangsung.

“Kami melihat UPTD PPA Kabupaten Gorontalo telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mendampingi korban kekerasan. Prosesnya masih berlangsung dan Kemen PPPA akan ikut mengawal perkembangan kasus ini,” ujar Arifah.

Ia menegaskan, sistem layanan penanganan kekerasan harus mampu memastikan perempuan dan anak korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan kembali hak-haknya.

Dalam kesempatan tersebut, Arifah juga meninjau fasilitas dan layanan UPTD PPA yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pemerintah pusat.

Menurutnya, keberadaan UPTD PPA harus semakin dikenal masyarakat sebagai layanan satu pintu yang menyediakan pendampingan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Saya berharap, keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih mereka yang membutuhkan layanan komprehensif satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Saya berharap dengan adanya UPTD PPA ini akan semakin banyak masyarakat yang berani bicara dan melaporkan kekerasan yang mereka lihat atau alami,” kata Arifah.

Arifah juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami sendiri maupun diketahui terjadi di lingkungan sekitar.

Pengaduan dapat disampaikan melalui UPTD PPA terdekat atau layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 melalui hotline 129 dan WhatsApp 08111-129-129.

Menurut Arifah, keberanian masyarakat untuk melapor menjadi bagian penting dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan dan penanganan yang dibutuhkan.