Jakarta, Sonora.co.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berjalan terkait penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia menilai penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Menurut Habiburokhman, setiap proses hukum yang sedang berjalan harus mendapatkan ruang untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Karena itu, Komisi III DPR RI memilih untuk menghormati seluruh tahapan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan aparat penegak hukum.

"Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam penanganan perkara tersebut. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak seluruh pihak.

Sebagai mitra kerja Polri dalam fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI berharap proses penegakan hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.

"Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir," ujarnya.

Habiburokhman menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, publik berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum dilaksanakan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang kuat, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu.

Lebih lanjut, ia menilai kasus dugaan penyadapan ilegal harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga negara mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum, privasi, dan hak-hak konstitusional warga negara. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan dinilai akan memperkuat kredibilitas institusi negara sekaligus memperkokoh prinsip negara hukum demokratis.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR, sembari memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional. Dengan demikian, proses hukum yang berlangsung diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia.