Jakarta, Sonora.co.id - PDI Perjuangan mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Partai berlambang banteng tersebut menilai penanganan kasus itu menjadi momentum penting untuk mengembalikan marwah Polri sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga kehidupan demokrasi.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa praktik penyadapan ilegal tidak dapat dipandang sebagai sekadar penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara, terutama jika disertai penghapusan data elektronik maupun akses ilegal terhadap sistem elektronik.

"Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional," ujar Hasto di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Hasto menilai pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa yang selama ini diduga digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik. Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi membungkam suara-suara kritis yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan demokrasi.

Lebih lanjut, Hasto memberikan apresiasi kepada jajaran internal Polri yang berani melaporkan dugaan penyadapan ilegal tersebut. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa integritas dan keberanian moral masih menjadi fondasi penting dalam tubuh institusi kepolisian.

"Jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut adalah cerminan bahwa kekuatan hati nuranilah yang berbicara. Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan," katanya.

Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik, khususnya yang memiliki kewenangan menggunakan upaya paksa atas nama negara, harus menjalankan tugas berdasarkan moralitas, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan. Hasto mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurut Hasto, institusi penegak hukum harus tetap independen dan dijauhkan dari berbagai agenda yang dapat mencederai profesionalisme serta kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum terhadap kasus penyadapan ilegal dinilai tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan institusional guna mencegah penyalahgunaan kewenangan terulang di masa mendatang.

PDI Perjuangan memandang ketegasan Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal sejalan dengan semangat "Polri Bersama Masyarakat". Hasto berharap momentum ini dapat memperkuat komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada seluruh warga negara, sekaligus menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang sungguh-sungguh mewujudkan supremasi hukum," tegas Hasto.

Ia menambahkan, penguatan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan mandat konstitusional yang harus terus dijaga demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan dan demokrasi yang sehat di Indonesia.