Jakarta, Sonora.co.id – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik tercatat berada di angka 55,3 persen. Hasil itu terungkap dalam survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung stagnan dalam beberapa bulan terakhir. Sebanyak 55,3 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 40,9 persen menyatakan tidak puas.

“Angka kepuasan publik relatif stagnan dari Agustus hingga Oktober 2026. Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei.

Menurut Hanta, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap pemerintah meskipun penilaian terhadap hasil kinerja belum sepenuhnya positif.

“Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Tantangannya adalah bagaimana kepercayaan itu diterjemahkan menjadi kepuasan melalui kebijakan yang makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hanta.

Survei mencatat, alasan utama publik merasa puas adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 16,5 persen dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 15 persen. Sebaliknya, responden yang tidak puas paling banyak menyoroti kondisi ekonomi yang belum stabil (18,9 persen), harga kebutuhan pokok yang mahal (15,4 persen), dan bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran (14,3 persen).

Dari sisi sektoral, bidang pendidikan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dengan 66,3 persen, disusul pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sebesar 63,7 persen dan kesehatan 62,1 persen. Sebaliknya, bidang ekonomi menjadi aspek dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 36,8 persen. Sementara bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 43,1 persen.

“Data ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih cukup besar pada sektor ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional,” kata Hanta.

Temuan survei juga menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi perhatian utama masyarakat. Sebanyak 45,9 persen responden menilai mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah. Disusul sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, program prioritas pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (29,6 persen), Bantuan Subsidi Upah (11,4 persen), dan Kartu Indonesia Sehat (9,6 persen). Namun demikian, tingkat kepuasan terhadap implementasi MBG masih rendah, dengan 49,5 persen responden mengaku tidak puas.

Berbeda dengan MBG, Program Sekolah Rakyat mendapat respons lebih positif. Dari responden yang mengetahui program tersebut, 65,5 persen menyatakan puas dan hanya 15,3 persen yang mengaku tidak puas.

Hanta menegaskan, dua tahun pertama pemerintahan menjadi fase konsolidasi kekuasaan yang relatif telah selesai. Menurutnya, tantangan pemerintah dalam tiga tahun ke depan adalah memastikan kekuatan politik yang dimiliki dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik. Yang juga penting adalah menjaga kepercayaan publik, memperkuat kualitas demokrasi, dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Pada akhirnya, kinerja menghasilkan kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan,” ujar Hanta.