Jakarta, 24 September 2026 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, transformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti sebagai slogan atau program jangka pendek. Transformasi harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di pusat maupun daerah.

Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9). Peringatan tahun ini mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”, bertepatan dengan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

"HANTARU 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Transformasi, Melayani Lebih Pasti harus menjadi cara kerja kita sehari-hari," ujar Nusron dalam amanatnya sebagai inspektur upacara.

Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang sedang dijalankan Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, setiap perubahan kebijakan, penguatan organisasi, pemanfaatan teknologi, hingga penyempurnaan sistem pelayanan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nusron juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga kualitas pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa proses birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara sengketa dan konflik pertanahan harus ditangani secara serius berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

"Pastikan setiap proses birokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Setiap sengketa dan konflik pertanahan harus ditangani dengan kesungguhan, ketegasan, dan keberanian, dengan tetap berpijak pada kebenaran dan hukum," tegasnya.

Komitmen transformasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran Tiga Transformasi Layanan dan Organisasi yang dilakukan pada 17 Agustus 2026. Program itu mencakup layanan Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, serta penerapan Organisasi Berbasis Kewilayahan di Kantor Pertanahan.

Hingga saat ini, layanan Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 465 Kantor Pertanahan atau sekitar 96,3 persen dari seluruh Kantah di Indonesia. Program tersebut menetapkan standar penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal dalam waktu 12 hari sehingga masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan yang lebih jelas.

Sementara itu, layanan PERINTIS 10 Hari yang menargetkan penyelesaian proses peralihan hak tanah dalam waktu maksimal 10 hari terus diperluas. Pada momentum HANTARU tahun ini, cakupannya bertambah hingga menjangkau 109 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.

Transformasi juga menyentuh aspek kelembagaan. Kementerian ATR/BPN tengah melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kantor Pertanahan dari pendekatan berbasis fungsi atau tematik menjadi pendekatan berbasis kewilayahan. Setelah diterapkan pada 10 Kantah dalam tahap awal, program tersebut kini memasuki tahap kedua dengan perluasan ke 50 Kantah lainnya.

Bagi Nusron, rangkaian transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat terwujudnya pelayanan pertanahan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Menutup amanatnya, Nusron mengaitkan semangat HANTARU dengan agenda Reforma Agraria yang terus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, reforma agraria bukan hanya soal pengelolaan tanah, tetapi juga upaya menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

"Semangat Reforma Agraria adalah semangat untuk maju bersama dan menghadirkan keadilan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Peringatan HANTARU 2026 turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN. Upacara berlangsung khidmat dengan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari pembacaan sejarah Kementerian ATR/BPN, pengibaran Pataka Kementerian ATR/BPN dan Bendera Merah Putih, pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hingga pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang agraria Indonesia selama 66 tahun terakhir.