Sonora.co.id, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan masih berjalan di DPR dan dapat menjadi kunci memacu penciptaan lapangan kerja formal yang layak berdasarkan kompetensi dan produktivitas kerja. Dalam diskusi yang digelar Harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Menjaga Daya Saing dan Melindungi Pekerja untuk Masa Depan Indonesia”, di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/09/2026), RUU tersebut dibahas bersama para stakeholder terkait.

Redaktur Pelaksana Harian Kompas (Kompas.id) Marcellus Hernowo mengatakan berdasarkan survei yang pernah dilakukan, ada dua sektor dengan tingkat kepuasan publik rendah namun harapannya tinggi. Pertama harga barang-barang, kedua masalah lapangan kerja. Sehingga perlu dicari solusi bersama, antara pemangku kebijakan, pengusaha, juga pekerja.

"Kami meyakini bahwa, dialog yang terbuka dialog yang jujur transparan dari masing-masing pihak yang terkait dengan ini, menjadi kunci bagaimana kita mencari solusi dalam masalah ini" Ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan pihaknya menyoroti tiga hal yang juga menjadi masukan RUU ketenagakerjaan. Yaitu soal upah minimum, pengawasan, dan outsourcing. Salah satunya, KSPN mengusulkan upah minimum berdasarkan sektor/jenis usaha yang sama, berlaku seluruh Indonesia. Misalnya, upah sektor otomotif sama seluruh Indonesia.

"Kami usulkan upah minimum sektoral nasional. Jadi yang otomotif seluruh Indonesia sama, kalaupun ada perbedaan jangan terlalu banyak-banyak lah. Bisa dihitung dari soal keseimbangan dia distribusi dari tempat produksi ke konsumen" Kata Ristadi.

Ia juga menyampaikan KSPN menyoroti perlunya pengawasan hukum ketenagakerjaan. Penegakan hukum ketenagakerjaan yang tidak merata, berdampak konflik perselisihan hubungan industrial meningkat.

Sementara dari sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan hal lain. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, RUU Ketenagakerjaan tidak bisa dijadikan satu pedoman untuk seluruh sektor usaha. Apindo mengusulkan agar setiap sektor memiliki fleksibilitas untuk mengatur ketenagakerjaan.

"Ini kalau undang-undangnya begini gak bisa diterapin di sektor pariwisata, Pak. Ya tanggal merah justru kita kerjanya hampir 24 jam. Di perkebunan istirahat 4 jam gak mungkin, Pak. Istirahat kita sejam, lebih dari sejam kita bisa mati pak kalau hidupin sawit. Terus gimana ini kita bikin undang-undangnya," Jelas Bob.

"Jadi kita harus memberikan fleksibilitas sektor-sektor untuk ngatur mengenai ketenagakerjaan." Lanjutnya.

Bob Azam mengharapkan, jika usulan rancangan dari Apindo diterima maka akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru per tahun, serta akan memperbesar basis pajak.

Di samping itu, Guru Besar FEB UI Budi W Sutjipto turut memberikan masukan. Budi menilai program magang nasional merupakan hal baik untuk pencocokan lowongan, tetapi hal itu tidak hanya berhenti pada magang saja. Menurutnya, dunia usaha perlu mengambil magang yang berpeluang untuk bekerja, sehingga perusahaan tidak memanfaatkan magang sebagai tenaga kerja murah.

"Setelah enam bulan lemes dia, cuma magang aja tapi gak bisa kerja di situ. Ke luar lagi, cari kerja susah, terus apa gunanya magang. Yang penting ada pencocokan lowongan. Jadi ambil magang yang benar-benar nanti ada peluang untuk bekerja. Jangan hanya memanfaatkan magang sebagai tenaga kerja murah." Ucap Budi

Ia juga menyampaikan untuk kemampuan tenaga kerja, perlu pelatihan yang seharusnya tidak berhenti pada sertifikat, tapi pada skill sehingga cocok dengan tenaga kerja.