New York, 24 September 2026 – Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 untuk menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia, penguatan sistem multilateralisme, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sejumlah isu strategis tersebut akan menjadi fokus dalam National Statement Indonesia yang dijadwalkan disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pada 26 September mendatang di Markas Besar PBB, New York.

Menlu Sugiono mengatakan Indonesia akan mengusung pesan utama mengenai pentingnya membangun ketahanan global di tengah situasi dunia yang semakin penuh ketidakpastian. Menurutnya, ketahanan global hanya dapat terwujud apabila setiap negara dan kawasan memiliki fondasi ketahanan nasional yang kuat.

“National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu,” ujar Sugiono dalam keterangan pers di New York, Kamis (24/9).

Selain isu ketahanan global, Indonesia juga akan menyampaikan pandangannya mengenai keamanan dan perdamaian internasional, penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta peran negara-negara berkembang atau Global South dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

Isu Palestina menjadi salah satu agenda utama yang secara konsisten diperjuangkan Indonesia di berbagai forum internasional. Menlu menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga merupakan amanat konstitusi untuk turut menghapus segala bentuk penjajahan di dunia.

Komitmen tersebut terus diperkuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai diplomasi internasional. Selama berada di New York, Sugiono telah mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan bilateral yang berfokus pada upaya mendorong perdamaian di Palestina, termasuk pertemuan Group of Eight pada 21 September.

Kelompok tersebut merupakan koalisi delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim yang secara aktif mengawal isu Palestina, terdiri atas Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya langkah nyata untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Gaza. Perhatian utama Indonesia mencakup dorongan terhadap gencatan senjata permanen, kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, serta percepatan proses pemulihan dan rekonstruksi wilayah Gaza.

“Perhatian utama kami adalah memastikan proses perdamaian menghasilkan perubahan nyata di lapangan, termasuk terus mendorong gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mempercepat pemulihan dan rekonstruksi Gaza,” kata Sugiono.

Selain menghadiri pertemuan Group of Eight, Menlu juga mengikuti forum The Road Ahead One Year After The New York Declaration. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret untuk mendorong implementasi solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan antara Palestina dan Israel.

Forum yang digelar di sela Sidang Umum PBB tahun lalu itu telah menghasilkan peta jalan perdamaian. Tahun ini, negara-negara peserta kembali bertemu untuk mengevaluasi komitmen yang telah dibuat sekaligus menyusun langkah implementasi yang lebih konkret.

Di luar isu Palestina, Indonesia juga aktif memperkuat kerja sama lintas kawasan melalui forum konsultasi MIKTA, yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri bertukar pandangan mengenai kondisi multilateralisme global dan peran negara-negara menengah (middle powers) dalam menjaga stabilitas dunia.