Jakarta, Sonora.co.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan layanan penanganan korban kekerasan. Upaya ini dilakukan melalui Training of Trainer (ToT) Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta penerapan SIMFONI PPA Versi 3, bekerja sama dengan UNICEF dan UNFPA Indonesia.

Plt. Sekretaris Kemen PPPA, Ratna Susianawati, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci agar SIMFONI PPA Versi 3 dapat mendukung manajemen kasus yang responsif.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah amanat undang-undang. Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan SIMFONI PPA Versi 3 penting untuk mendukung layanan perlindungan yang optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.

SIMFONI PPA Versi 3 mencatat seluruh tahapan layanan, mulai dari pengaduan, asesmen, rencana intervensi, pemberian layanan dan rujukan, hingga monitoring dan terminasi kasus. Sistem ini juga memuat data lengkap mengenai korban, pelaku, jenis kekerasan, lokasi kejadian, serta perkembangan penanganan. Ratna menekankan pentingnya kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Peserta ToT berasal dari UPTD PPA seluruh Indonesia yang dipersiapkan sebagai Master Trainer di tingkat provinsi. Mereka diharapkan meneruskan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaksana layanan di kabupaten/kota melalui pelatihan dan pendampingan. “Kita ingin memastikan pemahaman manajemen kasus dan pemanfaatan SIMFONI PPA Versi 3 diterapkan secara berjenjang di daerah,” tambah Ratna.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Bappenas, Qurrota A’yun, menekankan pentingnya kualitas data sebagai dasar kebijakan. “Data adalah fondasi perlindungan perempuan dan anak. SIMFONI PPA Versi 3 harus dioptimalkan agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari UNICEF. Astrid Gonzaga Dionisio menyebut SIMFONI PPA Versi 3 bukan sekadar peningkatan teknologi, tetapi memastikan korban memperoleh layanan tepat waktu dan berpusat pada kebutuhan mereka. Sementara itu, Ria Ulina dari UNFPA menegaskan komitmen mendukung kapasitas tenaga layanan dan tata kelola data sebagai bagian dari Country Programme ke-11 tahun 2026–2030.

Dengan penguatan kapasitas SDM dan penerapan SIMFONI PPA Versi 3, pemerintah bersama mitra internasional berharap layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan semakin terarah, berbasis data, dan konsisten di seluruh Indonesia.