Sonora.co.id, Rencana penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR) memasuki babak baru. Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola Ragunan telah menyepakati adanya kenaikan harga ke depannya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mengungkapkan, rencana penyesuaian tarif diambil demi meningkatkan fasilitas dan layanan di area Ragunan. Dimaz menyebut, tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak dirasa kurang relevan dengan pendapatan warga Jakarta saat ini.

“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” ujar Dimaz dalam keterangannya, Jumat (04/09/2026).

Maka dari itu, Dimaz mengungkapkan, Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif masuk Ragunan di angka Rp10.000. Menurutnya, angka Rp10.000 masih rasional dan ramah di kantong jika dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata di Jakarta, seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000. Rencana akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” tutur dia.

Senada dengan Dimaz, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai, penyesuaian tarif memang perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan andai ada penyesuaian tarif adalah tingkat keamanan kandang. Kata Kenneth, masih ada beberapa kandang yang tingkat keamanannya perlu diperhatikan.

Hal itu digarisbawahi karena pada Mei 2026 lalu ada seorang anak yang terjatuh ke kandang gajah. Dengan demikian, perlu ada evaluasi dengan meningkatkan sektor keamanan kandang supaya kejadian serupa tak terulang.

“Beberapa waktu lalu ada anak yang terjatuh ke area kandang gajah. Nah, ini menjadi salah satu catatan kami dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” ungkap Kenneth.

Lebih lanjut, Kenneth mengatakan, penyesuaian tarif tiket masuk dapat mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sebab, APBD masih menanggung biaya operasional Ragunan hingga 70 persen. Dengan tarif baru, Ragunan diharapkan mampu secara bertahap mentransformasikan diri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri.

“Harapan kami dengan adanya peningkatan tarif ini adalah Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” tuturnya.

Kenneth menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dari hasil inspeksi lapangan yang dilakukan pada Kamis (03/09/2026). Menurutnya, penambahan pendapatan dari penyesuaian harga tiket masuk harus dialokasikan pada aspek-aspek vital, seperti perbaikan sanitasi, kebersihan toilet, hingga program pemuliaan satwa. Dan juga kesejahteraan pegawai dan unsur pendukung Ragunan juga harus bisa diprioritaskan nantinya. Penambahan pemasukan yang diterima pengelola Ragunan, dari penyesuaian harga tiket masuk, juga dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah dokter hewan. Menurut Kenneth, jumlah dokter hewan di Taman Margasatwa Ragunan belum sebanding dengan jumlah satwa yang berjumlah lebih dari 2.200 satwa.

“Ada lebih dari 2.200 jumlah satwa di Taman Margasatwa Ragunan, tetapi jumlah dokter hewannya hanya berjumlah 8 orang, kan timpang sekali ini. Kalau penyesuaian tarif tiket masuk bisa menambah pemasukan, maka penambahan dokter hewan harus menjadi hal prioritas yang wajib dilakukan,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Taman Margasatwa Ragunan, drh. Endah Rumiyanti, menyambut baik adanya wacana penyesuaian harga tarif masuk. Endah mengungkapkan, pihaknya terlalu bergantung dengan APBD DKI Jakarta setiap tahunnya. Sementara, pendapatan tiket masuk cenderung stagnan selama 20 tahun terakhir.

“Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya mencapai sekitar Rp160 miliar, tapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemerintah daerah masih berada di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.

Walau demikian, Endah menegaskan, bahwa wacana penyesuaian tarif bukanlah bentuk komersialisasi kawasan, melainkan upaya reorientasi pelayanan publik agar Ragunan dapat merealisasikan masterplan pengembangan kawasan secara sistematis.