JAKARTA — Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026-2031 diharapkan tidak hanya memperkuat konsolidasi organisasi, tetapi juga membawa agenda pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketua Umum Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif (PPEKRAF) Tengku Hj Nurliyana Habsjah Sapuan pun mengusulkan agar kepengurusan baru PBNU memberikan perhatian lebih besar terhadap pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi kreatif.

"Saya ucapkan selamat kepada Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar yang dipercaya memimpin PBNU setelah Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (31/8/2026).

Menurut Liya, sapaan akrab Tengku Hj Nurliyana Habsjah Sapuan, Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar merupakan pasangan kepemimpinan yang memiliki kapasitas untuk membawa NU semakin kuat, baik dalam menjaga tradisi keagamaan maupun merespons berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

"Selamat kepada Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Kami berharap kepemimpinan keduanya dapat membawa NU semakin kuat, teduh, mandiri dan semakin dekat dengan pesantren serta masyarakat," terangnya.

Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031 setelah sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) melakukan musyawarah terhadap lima nama calon yang telah melalui proses penjaringan dalam Muktamar ke-35 NU. Gus Kikin sebelumnya memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan calon ketua umum dengan 472 suara. Sementara itu, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2026-2031 melalui musyawarah AHWA.

Liya mengatakan, salah satu pekerjaan penting PBNU ke depan adalah memperkuat pemberdayaan sosial yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan, kata dia, tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Masyarakat perlu diberikan akses terhadap pendidikan, keterampilan, teknologi, permodalan dan pasar agar mampu menciptakan sumber pendapatan secara berkelanjutan.

"Yang perlu diperkuat adalah pemberdayaan yang membuat masyarakat mampu berdiri sendiri. Bukan hanya menerima bantuan, tetapi memiliki keterampilan, usaha dan akses ekonomi," katanya.

Lebih jauh Liya menilai perempuan merupakan kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi keluarga.

Di lingkungan Nahdliyin, ungkap Liya, banyak perempuan yang menjalankan usaha mikro dari rumah, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, jasa, hingga berbagai produk berbasis budaya dan potensi lokal. Namun, sebagian pelaku usaha perempuan masih menghadapi persoalan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi digital, peningkatan kualitas produk dan jejaring usaha.

Karena itu, Liya yang juga Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) berharap agenda pemberdayaan perempuan dapat menjadi bagian dari program strategis PBNU periode 2026-2031."Perempuan jangan hanya ditempatkan sebagai penerima program. Mereka harus menjadi pelaku utama pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat," ujar Nurliyana.

Menurut Liya, sektor ekonomi kreatif memiliki peluang besar untuk dikembangkan di lingkungan warga NU karena sektor tersebut bertumpu pada kreativitas, keterampilan, budaya serta potensi lokal masyarakat.

Ekonomi kreatif juga relatif terbuka bagi perempuan karena banyak jenis usaha dapat dimulai dari rumah dengan modal dan skala yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena itu, ia berharap PBNU dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang menghubungkan perempuan pelaku UMKM dengan pesantren, komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha dan pemerintah. "Ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi keluarga. Banyak perempuan mempunyai kreativitas dan keterampilan, tetapi membutuhkan pendampingan agar usahanya berkembang," katanya.

Menurut Liya, pemberdayaan sektor ekonomi juga membutuhkan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaku usaha kecil, khususnya perempuan, tidak cukup hanya diberikan bantuan modal, tetapi perlu mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemanfaatan teknologi digital hingga strategi pemasaran. 

Dengan pembinaan yang konsisten, usaha kecil diharapkan mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan memiliki daya saing, tidak hanya di pasar nasional tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional. "Tantangan pemasaran selama ini selalu menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan pelaku usaha kecil. Karena itu, pembinaan harus diarahkan bukan hanya agar mereka bisa memproduksi barang, tetapi juga bagaimana produk tersebut memiliki kualitas, nilai tambah dan mampu dipasarkan secara lebih luas," ujar Liya.

Menurutnya, program pemberdayaan dapat diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk, pengemasan, pemasaran digital, literasi keuangan, akses pembiayaan serta perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, keberadaan NU di tengah masyarakat tidak hanya dirasakan dalam bidang keagamaan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan warga.