Jakarta, Sonora.co.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan. PKB menilai pembalut bukan sekadar barang konsumsi, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi dan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana, mengatakan kebijakan perpajakan seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kondisi riil masyarakat, khususnya perempuan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang layak.

Menurut Nadya, pembalut merupakan kebutuhan primer yang digunakan secara rutin oleh perempuan setiap bulan. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah

“Pembalut itu kebutuhan primer perempuan. Bukan barang mewah, bukan gaya hidup, dan bukan produk yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak. Karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengenaan pajak 11 persen terhadap pembalut,” kata Nadya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Nadya menegaskan bahwa kebutuhan menstruasi berbeda dengan konsumsi barang pada umumnya karena merupakan bagian dari proses biologis alami yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks tersebut, negara seharusnya memastikan setiap perempuan dapat memperoleh akses terhadap produk menstruasi yang aman dan layak, bukan justru menambah hambatan melalui kebijakan fiskal.

Nadya mengingatkan bahwa hingga kini masih terdapat kesenjangan akses terhadap pembalut di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan, pinggiran, dan komunitas masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perempuan masih terpaksa menggunakan kain atau bahan seadanya untuk memenuhi kebutuhan menstruasi mereka.

Menurutnya, realitas tersebut perlu menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan harga produk pembalut di pasaran.“Jangan hanya melihat dari sisi potensi penerimaan negara. Kita harus melihat realitas di lapangan. Masih ada perempuan yang kesulitan membeli pembalut layak dan terpaksa menggunakan alternatif yang kurang memadai karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan perpajakan yang baik tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga harus mampu melindungi kelompok rentan dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Bagi sebagian kalangan, kata Nadya, pembelian pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, kebutuhan tersebut merupakan biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan dan jika dihitung dalam satu tahun jumlahnya tidak sedikit.

“Bagi perempuan, pembalut bukan pengeluaran insidental. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi secara rutin. Membebani pembalut dengan pajak sama saja menambah beban ekonomi perempuan atas kebutuhan biologis yang tidak bisa mereka hindari,” tegasnya.

Nadya menilai negara perlu memiliki perspektif yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Menurutnya, produk menstruasi tidak seharusnya diperlakukan sama dengan barang konsumsi umum tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan kesetaraan akses.Ia bahkan menyebut akan sangat disayangkan apabila kebutuhan primer perempuan justru menjadi objek kebijakan yang berpotensi menambah kesulitan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Negara harus memastikan setiap perempuan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan berasal dari kelompok ekonomi bawah, bisa mendapatkan produk menstruasi yang layak. Jangan sampai kebijakan pajak justru mempersempit akses mereka,” katanya.

Walau demikian, Nadya mengakui pemerintah memiliki kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun ia menilai terdapat sumber-sumber pendapatan lain yang dapat dioptimalkan tanpa harus membebani kebutuhan dasar masyarakat.

PKB mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari kelompok usaha besar, konglomerasi, serta aktivitas ekonomi yang memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam sistem perpajakan tetap terjaga.

“Kalau pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan negara, maksimalkan potensi pajak dari konglomerat dan aktivitas ekonomi berskala besar. Jangan justru merambah kebutuhan dasar perempuan. Prinsip keadilan pajak harus jelas, mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus berkontribusi lebih besar,” ujar Nadya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar jika pemerintah tetap mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap produk pembalut, maka tarif yang diterapkan harus serendah mungkin dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pengecualian atau insentif perpajakan terhadap produk menstruasi tertentu untuk melindungi kelompok perempuan rentan.

Menurut Nadya, setiap kebijakan fiskal semestinya tidak hanya dihitung dari potensi tambahan penerimaan negara, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan. Perempuan miskin, pekerja informal, pelajar, dan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi harus menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan.

“Bagi sebagian orang, pembalut mungkin hanya pengeluaran kecil. Namun bagi kelompok lain, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan untuk membelinya. Karena itu, jangan sampai kebijakan pajak justru membuat perempuan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkasnya.

Desakan PKB tersebut menambah diskursus mengenai pentingnya perspektif gender dalam kebijakan publik, khususnya kebijakan perpajakan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, perdebatan mengenai pajak pembalut menjadi pengingat bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga menyangkut akses, keadilan, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.