Jakarta, Sonora.co.id - Riset Big Data yang dilakukan INDEF Continuum menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam percakapan publik di media sosial terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tahun kedua masa pemerintahannya. Hasil penelitian yang dilakukan sepanjang Januari hingga September 2026 itu menemukan bahwa publik digital semakin kritis terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, terutama terkait implementasi dan tata kelola kebijakan.

Penelitian yang dipaparkan oleh Peneliti INDEF sekaligus Data Scientist, Wahyu Tri Utomo, dan Ekonom INDEF, Eko Listyanto, memanfaatkan teknologi machine learning dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengukur sentimen positif maupun negatif netizen terhadap pemerintah dan kebijakannya.

Riset tersebut menganalisis percakapan dari sekitar 635 ribu akun pada empat platform media sosial, yakni X, TikTok, YouTube, dan Instagram. Dari akun-akun tersebut tercatat lebih dari 17,3 juta aktivitas percakapan, unggahan ulang, serta retweet yang menjadi basis analisis. Data kemudian dibersihkan dari duplikasi, konten yang tidak relevan, serta akun yang teridentifikasi sebagai bot maupun buzzer sebelum dilakukan analisis topik, sentimen, dan eksposur percakapan.

Meski tidak dimaksudkan sebagai survei representatif seluruh penduduk Indonesia, INDEF menilai jumlah akun yang dianalisis cukup menggambarkan persepsi kelompok masyarakat yang aktif dan melek teknologi digital.

Hasil penelitian menunjukkan sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dibandingkan tahun pertama. Pada tahun pertama pemerintahan, sentimen positif tercatat sebesar 38 persen. Namun pada tahun kedua, angka tersebut turun menjadi 29,2 persen atau berkurang sekitar 8,8 poin persentase.

Menurut INDEF, penurunan persepsi positif tersebut tidak terlepas dari respons publik terhadap pelaksanaan sejumlah program unggulan pemerintah. Dari delapan program yang dianalisis, enam di antaranya mengalami penurunan sentimen positif. Penurunan paling tajam terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merosot sekitar 38 poin persentase dibandingkan penilaian sebelumnya.

Di sisi lain, beberapa program pemerintah justru memperoleh apresiasi yang cukup tinggi dari netizen. Program swasembada pangan menjadi kebijakan dengan tingkat sentimen positif tertinggi, mencapai 73,4 persen. Percakapan positif banyak dipengaruhi oleh isu peningkatan stok beras nasional, peran Bulog dalam menjaga pasokan pangan, serta berbagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, sejumlah kritik tetap muncul, terutama terkait harga beras yang dianggap masih relatif mahal oleh sebagian masyarakat.Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat sorotan negatif. Kritik netizen terutama terkait kasus keracunan makanan, aspek keamanan pangan, potensi penyalahgunaan anggaran, hingga kapasitas penyelenggara program di berbagai daerah.

Menurut peneliti, kritik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata mempermasalahkan tujuan program, tetapi lebih menyoroti kualitas pelaksanaan di lapangan. Pola serupa juga ditemukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Percakapan negatif banyak berkaitan dengan mekanisme rekrutmen manajer koperasi, pemilihan lokasi, kekhawatiran persaingan dengan warung dan pedagang kecil, serta potensi pemborosan anggaran negara.Selain program-program prioritas pemerintah, INDEF juga menemukan dua isu yang memicu sentimen negatif cukup tinggi di media sosial, yakni penanganan bencana dan krisis energi. Pada isu kebencanaan, kritik lebih banyak diarahkan pada prioritas penggunaan anggaran dan kecepatan respons pemerintah dalam menangani situasi darurat. Adapun dalam isu energi, percakapan publik didominasi oleh keluhan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), gangguan pasokan listrik, serta tata kelola sektor energi.

Namun demikian, INDEF mengingatkan bahwa kedua isu tersebut berasal dari kumpulan percakapan yang lebih spesifik dan berjumlah lebih kecil sehingga tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran tingkat ketidakpuasan nasional.Dari hasil penelitian tersebut, INDEF menarik sejumlah pelajaran penting. Pertama, legitimasi kebijakan pemerintah saat ini semakin ditentukan oleh kualitas implementasi, bukan sekadar peluncuran program. Kedua, kritik publik telah bergeser dari perdebatan mengenai desain kebijakan menuju persoalan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, isu tata kelola menjadi persoalan yang melintasi berbagai program pemerintah, mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga kekhawatiran terhadap praktik korupsi.

Karena itu, INDEF merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan program dan komunikasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dampak. Program-program dengan alokasi anggaran besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai memerlukan transparansi yang lebih kuat serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara independen.

Secara keseluruhan, riset Big Data INDEF Continuum memberikan sinyal bahwa publik digital Indonesia semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan sebuah program tidak lagi dinilai dari besarnya anggaran maupun popularitasnya, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata, dijalankan secara akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat.