Jakarta, Sonora.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tengah berupaya menjaga relevansi politiknya menjelang Pemilu 2029 melalui keterlibatan aktif dalam berbagai isu nasional. Mulai dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana penggunaan hak angket di DPR, hingga perdebatan mengenai definisi korupsi, menjadi ruang bagi partai tersebut untuk menegaskan sikap politiknya di hadapan publik.

Pada Oktober 2026, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf kembali menyoroti polemik ijazah Gibran yang kerap disebut sebagai "ijazah gate". Menurutnya, polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai langkah PKS menunjukkan upaya mempertahankan eksistensi dan daya saing politik di tengah perubahan konfigurasi politik nasional menjelang kontestasi 2029.

"Isu-isu aktual menjadi sarana bagi partai untuk menegaskan posisi politik sekaligus menguji kapasitas kader dalam merespons persoalan yang berkembang di masyarakat," ujar Nasarudin dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya eksposur media tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan dukungan elektoral. Menurut Nasarudin, perhatian publik dan perolehan suara merupakan dua hal yang berbeda serta memerlukan strategi politik yang lebih luas untuk dapat dikonversi menjadi dukungan nyata di bilik suara.

Dalam kajiannya, Nasarudin mengaitkan dinamika tersebut dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya Al-Muqaddimah, khususnya konsep asabiyyah atau solidaritas kelompok. Ia menjelaskan bahwa kekuatan politik tidak selalu dibangun melalui ikatan kekerabatan, melainkan juga dapat terbentuk melalui disiplin organisasi, identitas kolektif, dan pengalaman bersama yang dimiliki suatu kelompok.

Menurutnya, PKS memiliki modal politik berupa sistem kaderisasi yang kuat dan konsistensi gerakan organisasi. Disiplin kader dinilai mampu menjaga kesinambungan pesan politik partai sekaligus menjadi penghubung antara gagasan partai dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, Nasarudin menekankan bahwa soliditas internal belum tentu menjamin perluasan basis dukungan. PKS tetap dituntut untuk mampu menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas, terutama di tengah perubahan preferensi politik masyarakat.

Salah satu upaya yang dinilai menarik adalah hadirnya figur profesional seperti Gamal Albinsaid dalam panggung politik. Latar belakangnya sebagai dokter dan penggerak kewirausahaan sosial dianggap membawa pendekatan berbasis inovasi dan pemecahan masalah ke dalam kerja-kerja politik.

Kini, sebagai anggota DPR RI, Gamal dinilai menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa kompetensi profesional dapat diterjemahkan menjadi representasi politik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Regenerasi dari tokoh senior seperti Mardani Ali Sera tidak cukup hanya menghadirkan wajah baru. Pembaruan harus menghasilkan kapasitas politik yang terukur. Solidaritas dapat menjaga kekuatan kelompok, tetapi belum tentu menjamin kemampuan beradaptasi terhadap perubahan," katanya.

Nasarudin menegaskan bahwa konsistensi organisasi perlu diimbangi kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok serta menawarkan program yang menjawab kebutuhan publik. Pengalaman sejumlah pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan partai pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya mengonversi modal sosial menjadi suara dan kursi parlemen.

Sementara itu, dinamika isu ijazah Gibran turut mencuat setelah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid. Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bagi PKS, berbagai isu nasional tersebut bukan hanya menjadi arena kritik dan pengawasan politik, tetapi juga momentum untuk menguji efektivitas kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, serta kemampuan partai menjaga relevansinya di tengah kompetisi politik menuju Pemilu 2029.