Jakarta, Sonora.Co.ID - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejumlah capaian program yang menjangkau jutaan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut mencakup bantuan pendidikan, tunjangan profesi guru, Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan kerukunan antarumat beragama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kemenag dalam mendukung Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).

Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta siswa sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp4,07 triliun.

Pada jenjang perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan anggaran Rp3,032 triliun. Sementara itu, Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan LPDP menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin.

Kemenag juga memperkuat pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.

Dukungan terhadap kesejahteraan pendidik turut diperkuat melalui pemberian tunjangan profesi. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha menerima tunjangan senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, jumlah penerima tercatat 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

Di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri. Adapun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Syafi’i.

Ia menambahkan, perluasan MBG di pesantren perlu didukung pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta kualitas makanan yang terjaga. Pesantren juga diharapkan terlibat dalam ekosistem MBG sehingga manfaat program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi turut menggerakkan perekonomian pesantren.

“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.

Syafi’i menilai, perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat beragama juga terlihat melalui penguatan kelembagaan dan penataan urusan keagamaan agar dapat ditangani secara lebih fokus. Salah satunya melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujar Syafi’i.

Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat.

Aset wakaf uang tercatat mencapai Rp4,7 triliun dan menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan pengembangan wakaf produktif.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Kamaruddin.

Program pemberdayaan ekonomi juga dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026, serta 25 Kota Wakaf.

Selain itu, pengelolaan dana umat dilakukan melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk umat Kristen sebesar Rp6,16 miliar, Badan Dharma Dana Nasional untuk umat Hindu sebesar Rp3,17 miliar, dan Dana Paramita untuk umat Buddha sebesar Rp11 miliar.

“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjut Kamaruddin.

Dalam penguatan kerukunan antarumat beragama, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengapresiasi kontribusi Kemenag dalam memperkuat persatuan nasional, membangun integritas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Syahganda, nilai-nilai agama dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar menjauhi perilaku koruptif.

“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran agama dalam membangun budaya antikorupsi serta mendukung peningkatan kualitas manusia melalui program pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh dan beasiswa.

“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” katanya.

Syahganda menegaskan, penyampaian capaian dua tahun pemerintahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah berkewajiban menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat karena program-program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari publik.

Ia berharap media massa turut menyampaikan masukan dan keluhan masyarakat agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, termasuk terkait peningkatan pelayanan Kementerian Agama.

“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” pungkasnya.