Sonora.co.id, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kolaborasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perangkat daerah melalui penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026). Kolaborasi tersebut mencakup sektor transportasi publik, kesehatan, perumahan, infrastruktur digital, pengelolaan air limbah, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kerja sama tersebut harus segera diterjemahkan menjadi program nyata yang memberi manfaat langsung bagi warga.

"Hari ini ada 15 dokumen kerja sama yang ditandatangani, mencakup kolaborasi BUMD, BUMN, dan perangkat daerah serta antar-BUMD. Ini bukan sekadar seremoni, tanda tangannya atau kerja samanya, tetapi realisasinya, karena ini merupakan bagian upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Pramono.

Salah satunya, Bank Jakarta memperkuat sinergi BUMD, BUMN, dan perangkat daerah DKI Jakarta melalui sejumlah kerja sama strategis. Kolaborasi tersebut mencakup pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi armada Transjakarta, hingga pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas dengan total potensi nilai mencapai Rp5,87 triliun.

Dalam kerja sama tersebut, Bank Jakarta bersinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Program ini memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit.

"Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat pekerja sektor informal terhadap pembiayaan kepemilikan rumah. Dengan dukungan pembiayaan dan penjaminan, pekerja yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan diharapkan memperoleh kesempatan lebih besar untuk memiliki hunian layak." Sambungnya.

Selain sektor perumahan, Bank Jakarta juga mendukung percepatan transformasi transportasi publik melalui kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kerja sama ini mencakup pembiayaan program elektrifikasi sebanyak 3.782 armada dengan jangka waktu nota kesepahaman tiga tahun dan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun.

"Program elektrifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan pada sektor transportasi publik. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat mempercepat pengembangan armada berbasis listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi di Ibu Kota." Lanjutnya.

Sementara itu, Bank Jakarta juga menjalin kerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun. Pembangunan pedestrian deck tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas, yang menjadi salah satu titik penting integrasi transportasi Jakarta.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah," ujar Saefullah.

Adapun Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.

Sinergi antar-BUMD turut diperkuat melalui kerja sama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan, properti, serta konsep Transit-Oriented Development (TOD) pada jalur MRT Jakarta East–West.

Selain kerja sama bisnis dan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Hingga akhir 2026, program tersebut direncanakan mencakup 16 kelas dengan total 320 peserta. Materi pelatihan meliputi bahasa asing, pemasaran digital, pembuatan konten, juru gambar, housekeeping, hospitality, dan kelistrikan. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan serta kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.

Menurut Saefullah, kemitraan lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perkotaan yang modern dan tangguh. “Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” pungkasnya.