Jakarta, Sonora.co.id – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka tersebut meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menunjukkan percepatan penyerapan anggaran yang dinilai tetap terkendali serta sesuai dengan desain fiskal pemerintah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa peningkatan belanja negara tidak perlu dipandang sebagai sinyal memburuknya kondisi APBN. Sebaliknya, realisasi belanja yang lebih cepat justru merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan manfaat anggaran lebih cepat dirasakan masyarakat dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Belanja negara meningkat 19 persen menjadi Rp2.660,5 triliun atau sekitar 69 persen dari target APBN. Ini masih sehat dan on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Suahasil, posisi realisasi belanja saat ini bahkan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hingga September 2025, penyerapan belanja baru mencapai 61,7 persen, sedangkan tahun ini telah mencapai 69,2 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus upaya pemerintah mengurangi pola belanja yang biasanya menumpuk pada November dan Desember.

Pemerintah memang sengaja mendorong percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun agar dampak ekonomi dari belanja negara dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Dengan pola penyerapan yang lebih merata, berbagai proyek pembangunan, pelayanan publik, bantuan sosial, hingga program perlindungan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Kita tidak ingin belanja negara terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa lebih smooth karena manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dari hari ke hari,” ujar Suahasil.

Di tengah percepatan belanja tersebut, kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang telah direncanakan pemerintah. Hingga September 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Karena pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan, APBN hingga September mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun pemerintah menegaskan bahwa defisit tersebut merupakan bagian dari desain APBN sejak awal, bukan akibat tekanan fiskal yang tidak terkendali.

Suahasil menjelaskan bahwa APBN Indonesia memang dirancang dengan mekanisme defisit untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, selama realisasi defisit masih berada dalam batas yang telah ditetapkan, kondisi tersebut dinilai tetap sehat.

Kontributor terbesar dari sisi pengeluaran berasal dari belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu anggaran. Nilai tersebut tumbuh cukup tinggi, yakni 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total belanja pemerintah pusat tersebut, serapan terbesar berasal dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu yang tersedia.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS, pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, dan jalan tol, hingga pembiayaan program perlindungan sosial. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Total belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN juga menunjukkan kondisi yang relatif sehat. Akan ada peningkatan realisasi menuju November dan Desember, tetapi masih dalam batas yang wajar,” kata Suahasil.

Di sisi penerimaan, kinerja pendapatan negara masih menjadi penopang utama APBN. Selain penerimaan pajak yang mencapai Rp1.607,6 triliun, pemerintah juga memperoleh tambahan dari sektor kepabeanan dan cukai yang menunjukkan tren positif. Hingga September 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp221,3 triliun.

Pertumbuhan penerimaannya juga meningkat menjadi 8,5 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang berada di level 7,1 persen. Sementara itu, pemerintah terus memperkuat dukungan fiskal kepada daerah melalui penyaluran transfer ke daerah (TKD). Hingga akhir September, realisasi TKD mencapai Rp599,2 triliun atau sekitar 82,4 persen dari alokasi awal APBN yang sebesar Rp693 triliun.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan transfer ke daerah akan meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun setelah memperhitungkan berbagai kebutuhan tambahan, termasuk dukungan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah. Dana transfer tersebut digunakan untuk membiayai beragam kebutuhan daerah, mulai dari pembayaran gaji aparatur, dukungan pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga berbagai layanan dasar masyarakat.

Selain itu, transfer khusus juga digunakan untuk mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan kesetaraan, bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, layanan rumah sakit umum daerah, dana desa, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya. Dengan pertumbuhan pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju belanja serta realisasi defisit yang masih berada dalam batas aman, pemerintah menilai kondisi APBN 2026 tetap terjaga.

Percepatan belanja yang terjadi sepanjang tahun ini pun dipandang sebagai langkah untuk memperkuat efektivitas belanja negara sekaligus memastikan manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi nasional.