IKN NUSANTARA, Sonora.id – Pemerintah terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan RI, M. Zainal Arifin, dalam Kegiatan Media Gathering sekaligus Kickoff Mangrofest 2026 di Plaza Seremoni, Kompleks Ibukota Nusantara (IKN), Sabtu (1/8/2026).

Menurut Zainal, program M4CR yang didukung pendanaan Bank Dunia melalui skema loan hingga akhir 2027 memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda dibanding pinjaman konvensional.

Ia menjelaskan pengembalian pembiayaan dilakukan melalui mekanisme performance based compensation, yakni kompensasi diberikan apabila seluruh target rehabilitasi mangrove berhasil dilaksanakan sesuai indikator yang ditetapkan.

"Artinya, keberhasilan rehabilitasi mangrove menjadi dasar kompensasi untuk menutup pembiayaan program. Jadi kita tidak sedang mewariskan utang kepada anak cucu, tetapi mewariskan ekosistem mangrove yang menjadi legacy bagi masa depan mereka," ujarnya.

Hingga pertengahan 2026, lebih dari 15 juta pohon mangrove telah ditanam melalui program M4CR. Seluruh target rehabilitasi seluas 32.634 hektare ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Selain rehabilitasi, pemerintah juga mulai mengembangkan potensi ekonomi karbon dari ekosistem mangrove.

Menurut Zainal, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan.

"Secara umum kemampuan penyerapan karbon mangrove bisa sekitar lima kali lebih tinggi, sedangkan cadangan karbon di bawah permukaan tanah (below ground carbon sink) dapat mencapai sekitar dua puluh kali lebih besar dibanding ekosistem terestrial," jelasnya.

Karena itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Isometric di London untuk mengembangkan standar pengukuran karbon mangrove sehingga karbon biru Indonesia dapat memperoleh nilai premium di pasar internasional.

"Kami ingin karbon mangrove Indonesia dihargai sesuai kualitasnya sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan Bamboo Village Trust untuk mengintegrasikan pembangunan desa bambu dengan kawasan pesisir.

Di berbagai daerah juga akan dibentuk Unit Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA) sebagai bagian dari penguatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Memasuki 2027, Kementerian Kehutanan juga akan menjalankan mandat Presiden melalui Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Program tersebut akan didukung 58 persemaian yang dikelola Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, termasuk sembilan persemaian skala besar, untuk menyediakan bibit penghijauan yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, ekosistem daratan maupun pesisir dapat terus dipulihkan sehingga manfaat ekologis dan ekonomi bisa dirasakan secara berkelanjutan," pungkas Zainal.