Jakarta, Sonora.co.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mengawal penanganan kasus kebakaran yang menimpa tiga anak di sebuah pondok pesantren di Desa Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna memastikan para korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta layanan perawatan yang dibutuhkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan, pemulihan korban menjadi prioritas utama, baik dari sisi perlindungan hukum maupun layanan kesehatan dan psikologis.

"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal ketika menjadi korban. Kemen PPPA akan terus mengawal penanganan kasus ini bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan agar kebutuhan korban dari sisi perlindungan dan pendampingan psikologis dapat terpenuhi. Kami juga akan memastikan pemenuhan kebutuhan korban sesuai hasil asesmen oleh pemerintah daerah, termasuk bantuan rehabilitasi medis," kata Arifah dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Layanan SAPA Kemen PPPA, peristiwa tersebut diduga terjadi pada November 2025. Kebakaran bermula ketika seorang anak berinisial R diduga memainkan api menggunakan mika yang disiram bensin di dalam gudang pondok pesantren. Api kemudian membesar setelah menyambar botol berisi bensin di lokasi.

Akibat kejadian itu, tiga anak berinisial D, S, dan SA menjadi korban luka bakar dengan tingkat keparahan berbeda. Korban S meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 100 persen. Sementara itu, korban D juga mengalami luka bakar 100 persen dan saat ini masih dalam penelusuran untuk memastikan kondisi serta keberadaannya. Adapun korban SAH (13) mengalami luka bakar sekitar 75 persen, telah menjalani operasi, dan kini menjalani rawat jalan.

Arifah menekankan bahwa selain proses hukum yang sedang berjalan, perhatian terhadap pemulihan korban tidak boleh diabaikan.

"Saat ini yang menjadi perhatian utama adalah memastikan korban mendapatkan layanan yang utuh. Selain proses hukum yang sedang berjalan, pemulihan fisik dan psikologis korban harus menjadi prioritas bersama agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan optimal," ujarnya.

Kemen PPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini korban bersama keluarganya mendapatkan pendampingan, termasuk layanan pemeriksaan psikologis terhadap korban SA.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami trauma berat. Kondisi tersebut ditandai dengan halusinasi auditori atau sering mendengar bisikan, menurunnya rasa percaya diri, serta kerap terkejut dan berteriak saat tidur.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, korban mengalami trauma berat yang ditandai dengan halusinasi auditori (sering mendengar bisikan-bisikan), penurunan rasa percaya diri, serta kerap terkejut dan berteriak saat tidur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan psikologis secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses pemulihan demi kepentingan terbaik bagi korban," ujar Arifah.

Selain memberikan pendampingan psikologis, UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah juga telah mendampingi orang tua korban SA melaporkan kasus tersebut ke Polres Lombok Tengah. Hingga kini, perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Di sisi lain, UPTD PPA bersama instansi terkait masih melakukan penelusuran terhadap keberadaan korban D untuk memastikan yang bersangkutan memperoleh layanan perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang diperlukan.

Kemen PPPA juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat segera ditangani melalui mekanisme perlindungan yang tersedia.