Golkar MPR Dorong Obligasi Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan
16 November 2026 18:00 WIB
Liliek
Photo: Bambang Tri
Jakarta.sonora.id - Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Instrumen pembiayaan tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan obligasi daerah bukan merupakan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Instrumen tersebut bahkan telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda. Namun, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar penerapannya memiliki landasan hukum dan mekanisme pengelolaan yang jelas.
Menurut Ferdiansyah, penyusunan regulasi obligasi daerah harus memperhatikan sejumlah aspek mendasar, termasuk implementasi Pasal 18 UUD 1945 yang berkaitan dengan otonomi dan kemandirian fiskal daerah.Selain itu, pembagian kewenangan antara kementerian dan lembaga yang terlibat perlu diperjelas guna menghindari tumpang tindih kebijakan dalam proses penerbitan maupun pengawasan obligasi daerah.
"Kami berharap naskah akademik yang telah disiapkan dapat disempurnakan melalui proses sinkronisasi di DPR RI hingga nantinya menghasilkan undang-undang yang komprehensif," ujar Ferdiansyah.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan penerbitan obligasi. Sementara itu, pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ferdiansyah menambahkan, penerbitan obligasi daerah harus didukung kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memadai. Penggunaannya juga perlu berbasis proyek (project based) agar alokasi dana dapat terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan agar pembiayaan diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang sudah tersedia, seperti peningkatan kapasitas pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan aset dan infrastruktur yang ada tanpa harus selalu memulai pembangunan dari awal.
Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar MPR RI, Ade Rossi, menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi meskipun terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif.
"Untuk membantu pembangunan di daerah tentu diperlukan alternatif yang lain, salah satunya obligasi daerah," kata Ade Rossi.Ia menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui skema pembiayaan tersebut, antara lain fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Ade Rossi menjelaskan, kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar, tetapi juga daerah penyangga dan wilayah lainnya.
Selain mendukung pembangunan infrastruktur, ia melihat obligasi daerah berpotensi mendorong pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kedua perwakilan Fraksi Golkar MPR RI tersebut berharap pembahasan regulasi obligasi daerah dapat ditindaklanjuti secara komprehensif. Dengan kerangka hukum, pengawasan, dan pengelolaan risiko yang jelas, instrumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives