Ahli UMJ Sebut UU Haji Bedakan Kuota Awal dan Tambahan, Ini Penjelasannya di Sidang Gus Yaqut

16 November 2026 17:04 WIB
Riko Marbun
Photo: Ati/Istimewa
Jakarta, Sonora.Co.ID - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara, menegaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur secara berbeda penetapan kuota haji Indonesia dan kuota haji tambahan.

Penegasan tersebut disampaikan Ibnu Sina saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024, dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dalam keterangannya, Ibnu Sina menjelaskan terdapat dua rezim hukum yang berbeda dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, yakni ketentuan mengenai Kuota Haji Indonesia yang diatur dalam Pasal 8 dan Kuota Haji Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Perbedaan kedua ketentuan tersebut, menurut dia, terletak pada waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kuota tambahan dapat ditetapkan oleh Menteri Agama.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," kata Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, kuota haji Indonesia merupakan alokasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara kuota tambahan baru dapat ditetapkan apabila terdapat pemberian tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi dan kuota haji Indonesia telah lebih dahulu ditetapkan.

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujarnya.

Dua persyaratan tersebut adalah adanya kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dan telah ditetapkannya Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Dengan demikian, kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan, menurut Ibnu Sina, baru dapat dijalankan setelah kedua persyaratan tersebut terpenuhi.

"Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," tuturnya.


Kewenangan Menteri Agama dalam Penetapan Kuota Haji

Lebih lanjut, Ibnu Sina menerangkan bahwa Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2019 memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama dalam penetapan Kuota Haji Indonesia.

Namun, kewenangan tersebut tetap terikat pada prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai proporsi kuota haji khusus sebesar 8 persen.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, pengaturan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan.

Ibnu Sina menilai kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, terutama adanya kuota tambahan dari Kerajaan Arab Saudi dan telah ditetapkannya kuota haji Indonesia.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Dalam persidangan tersebut, Ibnu Sina turut menjelaskan kedudukan Menteri Agama yang memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selain menjalankan tugas administratif pemerintahan di bidang agama, khususnya penyelenggaraan haji dan umrah, Menteri Agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Menurut dia, posisi Amirul Hajj membuat Menteri Agama turut menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam maupun luar negeri, atas nama negara.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan fungsi tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks hubungan diplomatik dengan negara lain.

Karena itu, menurut Ibnu Sina, Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan melalui kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," ucapnya.


Tiga Saksi Ahli Dihadirkan Tim Hukum Gus Yaqut

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Selain Ibnu Sina yang memberikan keterangan sebagai ahli hukum administrasi negara, tim kuasa hukum Gus Yaqut juga menghadirkan Prof. Eva sebagai ahli hukum pidana dan Dr. Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.

Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Sonora Network

Our Services

Sonora Education And Talent Management

Sonora Education And Talent Management

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution

Research Solution

Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives
Management Services

Management Services

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Event Management

Event Management

Step into Syandana, we deliver exceptional tailored event solutions

We'll reach out to you to talk about what we can do to keep leading, together.

Let’s Collaborate!

Our Satisfied Partners

Kementrian Pajak
Kementrian PUPR
Kementerian Dinas Perhubungan
Kementrian Kominfo
Kementrian Agama
Kementrian Hukum dan HAM
Telkomsek
ASDP
Nuvo Family
Pertamina
Bear Brand
Sarirasa Group
Gopek House
Counterpain
PLN
Kementrian Pelni
Ayaxx
Wincos