Komisi X DPR RI Dorong Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Secara Bertahap
16 November 2026 16:42 WIB
Liliek
Photo: Bambang Tri
Jakarta, Sonora.co.id - Upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, khususnya guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, terus menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Salah satu langkah yang didorong adalah pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., seusai diskusi di gedung Nusantara V Senin (16/11/2026).
Adde Rosi mengungkapkan, Komisi X DPR RI telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran untuk mendukung proses pengangkatan tersebut. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat gambaran kebutuhan anggaran sekitar Rp26 triliun untuk mendukung upaya peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurutnya, proses pengangkatan tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam satu tahun anggaran. Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan, kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap agar tidak membebani keuangan negara sekaligus memastikan prosesnya berjalan secara terencana.
"Prosesnya bertahap, tidak mungkin sekaligus. Pada 2027 sekitar 30 persen, kemudian tahun berikutnya 30 persen, dan dua tahun setelahnya 40 persen," ungkap Adde Rosi.
Ia menjelaskan, skema bertahap tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Karena itu, diperlukan perencanaan dan koordinasi antara pemerintah dengan kementerian serta lembaga terkait agar target pengangkatan dapat direalisasikan sesuai kemampuan fiskal negara.
Adde Rosi juga menegaskan bahwa persoalan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak hanya menyangkut tenaga pendidik atau guru. Kebijakan tersebut turut berkaitan dengan tenaga kesehatan serta petugas pemadam kebakaran yang juga membutuhkan perhatian pemerintah.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan status kepegawaian para tenaga pelayanan publik perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor dan ketersediaan anggaran.Komisi X DPR RI berharap pembahasan bersama pemerintah dapat menghasilkan langkah konkret sehingga proses peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer.
Namun demikian, realisasi pengangkatan tersebut tetap memerlukan tindak lanjut kebijakan pemerintah, kepastian skema pembiayaan, serta pengaturan teknis pelaksanaan agar rencana yang dibahas dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives