Jakarta, Sonora.Co.ID - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan dan pemerataan tenaga medis di Indonesia, melalui tiga inisiatif utama: penyediaan 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis, perluasan penempatan residen tingkat mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan prioritas, serta akselerasi pengembangan pendidikan kedokteran gigi di berbagai wilayah Indonesia, Kamis (22/10).

Ketiga inisiatif tersebut merupakan kelanjutan Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, sekaligus bagian dari implementasi Diktisaintek Berdampak dan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan.

“Penambahan program studi harus diikuti dengan pemerataan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, program akselerasi ini perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pendidikan dokter spesialis,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, dalam sambutannya.

Sejak diluncurkan pada 22 Juli 2025, program akselerasi pendidikan kedokteran telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah berhasil melampaui target pembukaan 148 program studi baru pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (PPDS), dengan penambahan 185 program studi. Dengan demikian, jumlah program studi PPDS meningkat dari 366 menjadi 551.

Perluasan kapasitas tersebut turut mendorong peningkatan jumlah peserta didik PPDS, menjadi sekitar 24.000 orang pada 2026. Pembukaan program studi baru juga menjangkau 11 provinsi yang sebelumnya belum memiliki program PPDS, termasuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, serta mencakup enam bidang subspesialis baru.

Capaian ini menjadi fondasi bagi penguatan kolaborasi antara Kemdiktisaintek, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik.

Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis pada tahun akademik 2026/2027.

Dari jumlah tersebut, sekitar 750 beasiswa direncanakan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sedangkan 250 beasiswa lainnya didukung oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, rumah sakit, serta mitra swasta.

Beasiswa diprioritaskan untuk bidang spesialisasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama spesialis dasar dan bidang prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA). Sementara itu, alokasi beasiswa akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis di berbagai wilayah, termasuk rencana pendayagunaan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.

“Melalui skema beasiswa yang nantinya akan diberikan oleh LPDP, LPDP sudah mendukung dan tentu akan terus mendukung program beasiswa ini. Kita memberikan dukungan pembiayaan yang mencakup keseluruhan. Tidak hanya _tuition fee_ di universitasnya, tetapi juga mencakup biaya hidup dan juga biaya penelitian, biaya ujian kompetensi hingga berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang dibutuhkan selama masa studi,” tutur Direktur Utama LPDP, Yon Arsal.

Dengan pendekatan tersebut, investasi pendidikan diharapkan memberikan dampak langsung terhadap penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dokter spesialis.

Program ini akan diintegrasikan dengan sistem seleksi nasional PPDS melalui Panitia Seleksi Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes.

Kemdiktisaintek bersama Kemenkes  juga memperluas praktik penempatan residen tingkat mandiri, pada fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya yang menjadi prioritas PHTC. Program ini memungkinkan peserta pendidikan dokter spesialis yang telah mencapai tingkat kompetensi tertentu memperoleh pengalaman klinis yang relevan, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan pelayanan kesehatan di daerah.

Hingga pertengahan 2026, tercatat 342 program dari 17 perguruan tinggi telah menempatkan sekitar 2.480 residen tingkat mandiri setiap tahun di 34 provinsi. Sebanyak 13 program di antaranya telah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan PHTC. Ke depan, penempatan residen akan semakin diselaraskan dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional dan prioritas masing-masing daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan yang terstandar, Kemdiktisaintek dan Kemenkes tengah menyusun petunjuk teknis bersama asosiasi program studi spesialis dan kolegium terkait. Pengaturan tersebut akan menempatkan mutu pendidikan, keselamatan pasien, keamanan, serta kesejahteraan residen sebagai prinsip utama. Dukungan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk insentif dan jasa medis, juga akan menjadi bagian penting dalam mekanisme pelaksanaannya.

Dengan demikian, penempatan residen tidak semata-mata menjadi instrumen pemerataan pelayanan, tetapi juga bagian integral dari proses pendidikan klinis yang berkualitas.

Ketiga inisiatif tersebut dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan untuk memperkuat keterhubungan antara pendidikan tenaga medis dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Beasiswa memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Penempatan residen menghubungkan proses pendidikan dengan kebutuhan pelayanan di daerah. Sementara itu, pengembangan fakultas dan program studi baru membangun kapasitas pendidikan tenaga medis dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah didorong untuk membangun kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan.

Sejumlah praktik baik telah berkembang di berbagai daerah, antara lain program afirmasi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado dan beasiswa putra daerah di Sulawesi Utara; penempatan residen serta dukungan insentif bagi peserta PPDS dan PPDGS di Sulawesi Selatan; serta pengembangan Fakultas Kedokteran Gigi baru melalui dukungan Beasiswa Santri dan pendekatan kurikulum transformatif di Jawa Timur. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya inovasi dan kolaborasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kapasitas masing-masing wilayah.

Seluruh inisiatif akan dikoordinasikan melalui Komite Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes, dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, LPDP, serta berbagai mitra strategis.

“Sebagai komitmen kebersamaan, saya memandang perlu adanya keselarasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen Fauzan antara kedua kementerian dalam hal perencanaan kebutuhan pendidikan dan penempatan SDM kesehatan. Untuk itu, ada empat hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama,” ujar Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono.

Kemdiktisaintek juga menegaskan bahwa percepatan pengembangan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi harus tetap menjunjung tinggi standar mutu akademik, kompetensi profesi, keselamatan pasien, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Untuk itu, penguatan program akan melibatkan lembaga akreditasi, konsil, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi program studi terkait.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak semata diukur dari bertambahnya program studi atau jumlah peserta pendidikan, melainkan dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Melalui sinergi pendidikan tinggi dan sektor kesehatan, Kemdiktisaintek berkomitmen menghadirkan pendidikan kedokteran yang semakin inklusif, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan kesehatan nasional.