Jakarta, Sonora.Co.ID - Pengurus Pusat dan para Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dari seluruh Indonesia menyerukan kepada seluruh anggota untuk tetap tenang, solid, dan menjaga keutuhan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi Notaris di Indonesia.

Seruan tersebut disampaikan menyikapi dinamika hukum dan organisasi pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1470 K/Pdt/2026 serta menjelang pelaksanaan Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia di Semarang, Jawa Tengah.

Pengurus Pusat dan para Ketua Pengwil menegaskan bahwa kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal profesi Notaris memiliki landasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025.

Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AH.01.08 Tahun 2025 terkait perubahan kepengurusan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M.

Terkait Putusan MA Nomor 1470 K/Pdt/2026, Pengurus Pusat INI menyatakan menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Agung. Pengurus Pusat menilai putusan yang berkaitan dengan kepengurusan INI perlu dipahami secara utuh dengan mengacu pada dokumen resmi dan pertimbangan hukum yang mendasarinya, termasuk Putusan MA Nomor 388 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua Umum PP INI, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., mengatakan pihaknya akan menentukan setiap langkah berdasarkan dokumen resmi dan kajian hukum.

“Putusan pengadilan perlu dipahami secara utuh dan tidak hanya berdasarkan amar putusan yang beredar. Setiap langkah hukum yang akan ditempuh PP INI akan didasarkan pada dokumen resmi dan kajian hukum,” ujar Irfan.

Saat ini, Pengurus Pusat INI di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah sedang menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Proses tersebut akan dijalankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah proses hukum tersebut, PP INI dan para Ketua Pengwil INI menegaskan pentingnya menjaga ketertiban organisasi dan meminta seluruh anggota tidak terprovokasi.

“PP INI dan para Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) juga mengingatkan bahwa setiap upaya, tindakan, ataupun mobilisasi massa yang bertujuan mengganggu, menghambat, atau menggagalkan agenda organisasi yang telah dijadwalkan dan telah memperoleh izin dari instansi terkait, termasuk pelaksanaan UKEN di Solo dan Kongres XXIV INI di Semarang, tidak dapat dibenarkan,” demikian pernyataan PP INI dan para Ketua Pengwil di Sekretariat PP INI, Jakarta, Rabu (07/10/2026).

Mereka meminta seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun jalannya kegiatan organisasi. Apabila terdapat tindakan yang mengarah pada gangguan ketertiban atau upaya menggagalkan agenda organisasi, tindakan tersebut akan diproses sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu agenda organisasi yang menjadi perhatian adalah Kongres XXIV INI di Semarang, Jawa Tengah. Seluruh anggota diajak hadir dan berpartisipasi dalam kongres tersebut sebagai forum konsolidasi, penyampaian aspirasi, dan penentuan arah perkumpulan ke depan.

Dalam menjaga tertib organisasi, setiap tindakan anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun Peraturan Perkumpulan INI akan diproses melalui mekanisme yang berlaku.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi, termasuk pemberhentian dari keanggotaan, proses tersebut akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan Perkumpulan.

Pengurus Pusat dan para Ketua Pengwil INI seluruh Indonesia juga mengajak seluruh Notaris menjaga marwah profesi, menghindari perpecahan, serta menyelesaikan setiap dinamika melalui jalur hukum dan mekanisme organisasi yang berlaku.