Jakarta, Sonora.Co.ID - Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya mencakup aspek lingkungan dan ekologis, tetapi juga tata kelola dan kelembagaan, inklusivitas, serta mekanisme pendanaan inovatif.

Hal tersebut dibahas dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta, Senin (28/9/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi dan ahli, BUMN, sektor swasta, himpunan dan asosiasi, mitra pembangunan, serta NGO/CSO.

Kegiatan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN dalam kerja sama Resilient Nature pada program keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI), yang dilaksanakan oleh Konsorsium Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan, pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial.

Menurutnya, keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan. Tantangan lainnya adalah masih adanya sekat sektoral sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sekaligus mendukung pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita nomor 2 menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tersebut, Proyek SOLUSI melalui tiga lokasi percontohan di tiga provinsi menjadi salah satu bentuk komitmen Indonesia dan Jerman dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Teguh optimistis proyek tersebut dapat menjadi katalis untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam aksi di tingkat bentang alam. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak (impact investment) serta kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat (public-private-community partnership).

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan, Proyek SOLUSI dapat menjadi alat bantu perencanaan tata ruang dan pembangunan darat dan laut yang terintegrasi dalam satu kesatuan ekosistem.

“Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir,” kata Permana.

Dalam SOLUSI Day, sejumlah hasil kajian yang didukung Proyek SOLUSI turut diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi bentang darat dan laut (land-and-seascapes/LaS).

Lima dokumen kebijakan strategis tersebut meliputi Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi, Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati, Kajian Pengembangan Bioprospeksi di Indonesia, Strategi Nasional untuk Pendanaan Inovatif di Indonesia, serta Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.

Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi dirancang sebagai standar evaluasi nasional dan subnasional yang mencakup indikator proses dan output pengelolaan bentang darat dan laut. Indikator tersebut mencakup konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.

Sementara itu, Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati menjadi panduan untuk memperkuat implementasi IBSAP 2020-2045, khususnya terkait pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya keanekaragaman hayati, distribusi manfaat, partisipasi, dan tata kelola.

Kajian Pengembangan Bioprospeksi di Indonesia membahas pemanfaatan bahan hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru berbasis riset tanpa merusak kelestarian hutan dan laut. Kajian ini juga mencakup akses serta pembagian manfaat bagi masyarakat pemilik pengetahuan.

Adapun Strategi Nasional untuk Pendanaan Inovatif di Indonesia memuat kerangka pembiayaan berkelanjutan yang memadukan pendanaan publik, swasta melalui blended finance, dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya.

Dokumen kelima adalah Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Padagimo yang mencakup Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Masterplan tersebut menjadi model percontohan tata kelola ruang terpadu skala regional dengan menyelaraskan pembangunan lintas sektor dari wilayah hulu, sungai, pesisir, hingga laut.

Program SOLUSI juga menampilkan capaian proyek melalui booth pameran, mulai dari penguatan kebijakan dan perencanaan, implementasi di tingkat tapak, pengembangan kapasitas, hingga pengembangan pembiayaan inovatif.

Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan, pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tantangannya tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.

“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah,” ujar Yuliana.

Menurut Yuliana, pengalaman Proyek SOLUSI di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, memberikan pembelajaran mengenai pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan penyusunan strategi keberlanjutan program.

Konsorsium juga melihat peluang pengembangan pembiayaan non-APBN dan non-APBD untuk mendukung pengelolaan darat-laut secara terpadu. Peluang tersebut dibahas bersama pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan perlindungan alam sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Proyek SOLUSI dinilai relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan semakin seringnya bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun aktivitas manusia.

Yuliana menegaskan, pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan mekanisme yang dapat menerjemahkan potensi pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati secara bertanggung jawab sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

SOLUSI Day mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, lembaga pembiayaan, organisasi masyarakat sipil, serta media. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan hasil Proyek SOLUSI dan membuka peluang kolaborasi lanjutan dalam pengelolaan bentang darat dan laut secara berkelanjutan.

Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan, Proyek SOLUSI juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam strategi pembangunan berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah.

“Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak,” ujarnya.

Sementara itu, Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan, SNV berfokus pada pengembangan komoditas berkelanjutan melalui skema kemitraan dengan masyarakat. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memastikan perencanaan Proyek SOLUSI dapat berjalan secara berkelanjutan setelah 2028, terutama melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif.

“Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,” kata Putra.

Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI Mohammad Korebima menambahkan, investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028.

Investasi tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut secara terintegrasi, mulai dari perlindungan spesies endemik seperti lutung perak, tarsius, dugong, hingga penyu di area kerja seluas 28 ribu hektar.

Aspek inklusivitas sosial juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan bentang darat dan laut. Indikator pengelolaan LaS digunakan sebagai kerangka pemantauan untuk melihat efektivitas pengelolaan lintas sektor dan wilayah.

Kebutuhan terhadap indikator tersebut semakin penting karena ancaman seperti deforestasi, sedimentasi, pencemaran, penurunan kualitas ekosistem pesisir, kehilangan keanekaragaman hayati, serta risiko bencana tidak dapat lagi ditangani melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi.

Indikator LaS menjadi instrumen untuk memantau keterkaitan antarwilayah dan sektor serta mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan tata ruang yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan bentang darat dan laut yang terukur juga diharapkan menjadi dasar pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan, termasuk untuk pangan, bahan baku industri, produk kesehatan, dan berbagai produk bernilai tambah lainnya.

Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan agar tidak bersifat eksploitatif, tetapi menjadi peluang ekonomi yang tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.

Di sisi lain, pemanfaatan biodiversitas perlu memperhatikan dimensi sosial, termasuk keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan serta keterikatan dengan sumber daya alam.

Pengembangan bioprospeksi diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

“Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,” ujarnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Proyek SOLUSI yang mengintegrasikan dimensi sosial dan kesetaraan melalui dokumen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi IBSAP 2025–2045 dengan pendekatan "Gender Equality, Disability and Social Inclusion" (GEDSI).

Selain itu, pengembangan strategi bioprospeksi menjadi bagian dari upaya menjadikan nilai keanekaragaman hayati sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, integrasi pengelolaan darat dan laut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.