Jakarta, Sonora.co.id - Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Melalui berbagai upaya terpadu yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebanyak 141.440 hektare lahan sawah berhasil diselamatkan dari risiko gagal tanam dan gagal panen akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau.

Hingga 24 September 2026, pemerintah telah melakukan penanganan di 3.288 lokasi yang tersebar di berbagai daerah. Penanganan tersebut mencakup 358 lokasi persawahan, 2.553 lokasi permukiman, serta 377 lokasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain menyelamatkan sektor pertanian, pemerintah juga berhasil membantu kebutuhan masyarakat melalui distribusi 48,9 juta liter air bersih yang telah menjangkau sekitar 1,75 juta jiwa di wilayah terdampak kekeringan.Untuk menjaga produktivitas pertanian, Kementerian PU melakukan berbagai langkah teknis, mulai dari pemompaan air dari sungai ke area persawahan, normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan saluran sementara, hingga pengaturan distribusi air secara bergilir. Pemanfaatan teknologi irigasi hemat air juga diterapkan guna memaksimalkan penggunaan sumber daya air yang tersedia.

Dari total 358 lokasi penanganan di kawasan pertanian, sebanyak 272 lokasi telah selesai ditangani, sementara 86 lokasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.Di sektor permukiman, pemerintah terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Dari 2.553 titik penanganan, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai, sedangkan 476 lokasi masih dalam pengerjaan.

Berbagai dukungan disalurkan melalui pengoperasian mobil tangki air, penyediaan hidran umum, hingga pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Pemerintah juga menggandeng pemerintah daerah dan perusahaan air minum untuk memperkuat layanan distribusi air bersih.

Penanganan kekeringan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan yang dilakukan Satuan Tugas Antisipasi El Nino. Tim secara rutin mengawasi kondisi bendungan, embung, dan jaringan irigasi guna memastikan ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, optimalisasi infrastruktur sumber daya air menjadi kunci untuk menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian nasional.

"Pemerintah akan terus bergerak sesuai kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang tersedia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung ketahanan sektor pertanian. Evaluasi terus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah," ujar Dody.

Penanganan kekeringan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air bagi warga dan memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjaga ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan pertanian dari dampak musim kemarau yang berkepanjangan.