Jakarta, Sonora.co.id - Nomor sertipikat tanah menjadi salah satu informasi penting yang wajib dipahami masyarakat ketika mengurus keperluan pertanahan. Kini, sistem penomoran sertipikat telah mengalami perubahan signifikan dari format analog ke Sertipikat Elektronik, dengan tujuan menciptakan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan terintegrasi.

Pada sertipikat analog, terdapat dua identitas: Nomor Induk Bidang (NIB) dengan 13 digit dan Nomor Hak dengan 14 digit. Keduanya biasanya tertera di pojok kanan bawah halaman depan sertipikat. Namun, dalam sertipikat elektronik, kedua identitas tersebut disederhanakan menjadi satu nomor tunggal, yakni Nomor Identifikasi Bidang Elektronik (NIB-El) yang terdiri atas 14 digit.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem pertanahan yang lebih tertib. “Pemahaman masyarakat terhadap informasi dalam Sertipikat Elektronik menjadi hal penting,” ujarnya.

NIB-El bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas tunggal setiap bidang tanah. Deretan 14 digit tersebut memiliki makna tersendiri:

• Dua digit pertama menunjukkan kode provinsi.
• Dua digit berikutnya menunjukkan kode kabupaten/kota.
• Sembilan digit selanjutnya adalah nomor bidang tanah.
• Satu digit terakhir menunjukkan indeks letak bidang tanah.

Indeks letak ini memiliki arti khusus: angka 0 untuk bidang di permukaan tanah, angka 1 untuk ruang atas tanah, angka 2 untuk ruang bawah tanah, angka 3 untuk rumah susun, angka 4 untuk bidang di atas permukaan tanah, angka 5 untuk ruang atas tanah, dan angka 6 untuk ruang bawah tanah.

Masyarakat dapat melihat NIB-El pada halaman depan cetakan sertipikat elektronik atau melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memudahkan akses informasi sertipikat tanpa harus datang ke kantor pertanahan, sehingga data bidang tanah bisa diperoleh lebih cepat dan praktis.

Dengan sistem baru ini, setiap bidang tanah memiliki identitas yang jelas, memudahkan pencatatan, pengawasan, dan penelusuran dalam administrasi pertanahan. Reformasi penomoran sertipikat menjadi langkah penting menuju tata kelola pertanahan yang lebih modern, transparan, dan aman bagi masyarakat.