Jakarta, sonora.co.id - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Ide besar ini disampaikan dalam pidato berapi-api saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, dan langsung memicu perdebatan di kalangan akademisi serta pejabat pemerintah.

Menanggapi keluhan Menteri Zulkifli Hasan soal mahalnya jalur mandiri di PTN, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat kabinet terbatas. “Kita harus membuat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi negeri gratis,” tegasnya. Pernyataan ini disebut mengejutkan, bahkan seorang guru besar berkomentar bahwa Menteri Keuangan bisa dibuat bingung. Namun semangat Prabowo dianggap menunjukkan kesungguhan politik yang kuat.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai gagasan tersebut bukan hal mustahil. Ia mengingatkan bahwa fondasi pendidikan gratis sudah dibangun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program wajib belajar 12 tahun.

“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” ujarnya. Program BOS saat itu bahkan menyasar sekolah swasta, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Kini, menurut Didik, Prabowo tinggal melanjutkan ke tahap wajib belajar 15 tahun. Sejumlah daerah sudah melaksanakan pendidikan gratis hingga SMA dengan APBD. DKI Jakarta membiayai pendidikan dari SD sampai SMA, termasuk sebagian sekolah swasta. Banten memberikan Rp250 ribu per siswa per bulan untuk sekitar 800 sekolah. Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat juga menjalankan program serupa.

“Gerakan baru Prabowo untuk pendidikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan Menteri Abdul Mu’ti harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun,” tegas Didik.

Tantangan terbesar ada di perguruan tinggi negeri. Didik menyoroti kebijakan jalur mandiri yang dikomersialkan akibat otonomi luas PTN. Universitas Negeri Surabaya memiliki 80 ribu mahasiswa, Universitas Brawijaya 65 ribu, dan UGM 75 ribu. “Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya,” kata Didik. Ia menilai desain kebijakan ini membuka ruang penyalahgunaan, bahkan kasus korupsi berulang di sejumlah kampus.

Karena itu, Didik mendesak jalur mandiri dihentikan. Pemerintah harus mengambil alih pembiayaan agar mahasiswa yang layak tidak terhalang biaya. PTN tidak lagi dibebani mencari dana sendiri, tetapi difokuskan menjadi research university. Dengan efisiensi dan “right sizing”, pemerintah bisa menyalurkan dana operasional Rp500 miliar hingga Rp1 triliun untuk PTN besar, dan Rp200–500 miliar untuk PTN kecil. Sebagian dana pendidikan nasional yang mencapai Rp769 triliun bisa dialokasikan untuk mendukung kebijakan ini.

Didik juga menekankan pentingnya pembagian peran antara PTN dan PTS. Mahasiswa yang mampu secara ekonomi diarahkan ke PTS, sementara PTN diprioritaskan bagi mahasiswa kurang mampu dengan asas meritokrasi. “Dengan adanya semangat dan arahan presiden tersebut tidak membuat bingung menkeu, mendiknas dan mendikti. Justru ini kesempatan agar anggaran kembali ke ranahnya,” ujarnya.