Jakarta, Sonora.co.id -  Badan Narkotika Nasional (BNN) mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik atau vape sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya penyalahgunaan zat berbahaya. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/9), yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.  

BNN melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan sepanjang 2026 pihaknya menyita barang bukti signifikan: 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 2,6 ton metamfetamina cair, dan 800 kilogram ketamin HCL dari 26 kasus di sejumlah daerah, termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bali, Jambi, Gresik, dan Maluku.  

”Temuan ini menunjukkan adanya potensi serius penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika cair.”ujar Aldrin.  

Menurut Aldrin, tingginya peredaran narkotika cair akan meningkatkan jumlah penyalahgunaan zat adiktif yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sekaligus menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Jika tidak diantisipasi, konsekuensinya mencakup biaya rehabilitasi, pemasyarakatan, hingga pemulihan kesehatan masyarakat.  

“Tingginya peredaran narkotika cair tentu akan meningkatkan jumlah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yang akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek lainnya,” ujar Aldrin.  

Larang Total Rokok Elektrik

Atas dasar itu, BNN mengusulkan opsi kebijakan berupa pelarangan total rokok elektrik melalui Peraturan Presiden (Perpres). Usulan ini masih dalam tahap pembahasan bersama antarkementerian dan lembaga, dengan menunggu hasil kajian komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Diskusi lintas instansi ini menegaskan bahwa isu rokok elektrik bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan potensi ancaman kesehatan publik dan keamanan nasional. Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan yang seimbang antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengawasan distribusi produk.