Ekonom INDEF Soroti Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Terlalu Inward Looking

09 Agustus 2026 20:59 WIB
Yudi Samadi
Photo: ilustrasi grafis, ekonom INDEF kritisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terlalu inward looking (foto: kompas.com)
JAKARTA, SONORA.CO.ID – Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini menilai salah satu kelemahan utama kebijakan ekonomi Indonesia saat ini adalah terlalu berorientasi ke dalam negeri atau inward looking.Menurut Didik, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen dan sulit mengejar negara lain seperti Vietnam yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 8,3 persen.

"Seluruh upaya dan dinamika selama ini terlalu inward looking. Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5 persen," ujar Didik dalam pernyataannya, Minggu (9/8/2026).

Didik menilai, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju level 7-8 persen, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan ekonomi menjadi lebih outward looking, dengan menjadikan sektor luar negeri sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan.Menurutnya, perubahan orientasi tersebut dapat mendorong masuknya investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI), sekaligus memperkuat investasi domestik.

Ia mengatakan, hal tersebut harus didukung sistem insentif yang tepat, infrastruktur yang baik, serta birokrasi yang ramah dan efisien."Pada saat yang sama investasi dalam negeri bisa bertumbuh bersamaan dengan investasi luar negeri yang masuk karena rancangan kebijakan orientasi ekspor atau outward looking," kata Didik.

Sektor Luar Negeri Harus Jadi Mesin Transformasi

Didik mengakui Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan sektor luar negeri. Saat ini tetap terdapat kegiatan ekspor, investasi asing, hingga program hilirisasi.Namun, persoalannya adalah sektor luar negeri belum ditempatkan sebagai mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi nasional."Kebijakan masih relatif terlalu berorientasi ke pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, dan konsumsi domestik," ujarnya.

Karena itu, menurut Didik, kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk lebih agresif menembus pasar internasional melalui peningkatan daya saing industri, orientasi ekspor, serta pemanfaatan investasi dan global supply chains.Dengan strategi tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas industrinya sekaligus memperoleh devisa yang lebih besar.

Pasar Domestik Besar Saja Tidak Cukup

Didik mengatakan Indonesia memang memiliki keunggulan berupa jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki pasar domestik yang juga besar.Namun, pasar domestik saja dinilai tidak cukup untuk membawa Indonesia menuju industrialisasi berkelas dunia.

"Dunia usaha Indonesia harus mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global," katanya.Menurut Didik, kebijakan outward looking menjadi penting agar pelaku usaha nasional tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik, tetapi juga mampu berkompetisi di pasar global.

Indonesia Pernah Berhasil dengan Strategi Outward Looking


Didik juga mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah memiliki pengalaman menerapkan strategi ekonomi yang berorientasi ke luar negeri.Ia mencontohkan kebijakan pada era 1980-an ketika pemerintah mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor.

Menurut Didik, strategi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 7-8 persen selama dua dekade."Indonesia pernah mempunyai best practice strategi outward looking seperti tahun 1980-an, di mana negara mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor," ujarnya.

Karena itu, Didik menilai pemerintah tidak harus mencari formula baru sepenuhnya, melainkan dapat kembali mempelajari kebijakan yang pernah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.Ia juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah tidak dapat dijadikan tumpuan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang.

Belanja Pemerintah Hanya Menjadi Penyangga


Menurut Didik, belanja pemerintah selama ini lebih berfungsi sebagai penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen.Namun, kapasitas fiskal yang menghadapi persoalan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran membuat strategi tersebut dinilai tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

"Belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen," kata Didik.Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga dinilai tidak dapat terus diandalkan sebagai sumber utama pertumbuhan. Ia menyoroti kondisi kelas menengah yang mengalami tekanan sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dari sisi konsumsi.

Didik menegaskan, pemerintah perlu membahas kembali arah kebijakan ekonomi nasional jika ingin mencapai target pertumbuhan 7-8 persen."Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan," tegasnya.

Menurut dia, tanpa perubahan orientasi tersebut dan jika Indonesia hanya mengandalkan sumber daya serta pasar domestik, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung bertahan di level moderat sekitar 5 persen atau bahkan lebih rendah."Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," pungkas Didik. (YDS)
Sonora Network

Our Services

Sonora Education And Talent Management

Sonora Education And Talent Management

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution

Research Solution

Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives
Management Services

Management Services

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Event Management

Event Management

Step into Syandana, we deliver exceptional tailored event solutions

We'll reach out to you to talk about what we can do to keep leading, together.

Let’s Collaborate!

Our Satisfied Partners

Kementrian Pajak
Kementrian PUPR
Kementerian Dinas Perhubungan
Kementrian Kominfo
Kementrian Agama
Kementrian Hukum dan HAM
Telkomsek
ASDP
Nuvo Family
Pertamina
Bear Brand
Sarirasa Group
Gopek House
Counterpain
PLN
Kementrian Pelni
Ayaxx
Wincos