Sonora.co.id - Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan lompatan peran, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional. Transformasi ini dinilai krusial di tengah perubahan lanskap ekonomi dan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Solo yang turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa BPD tidak lagi cukup berperan pasif sebagai pengelola kas daerah.

“Ke depan, BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPD memiliki keunggulan yang tidak dimiliki lembaga perbankan lain, seperti kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, serta jaringan yang menjangkau hingga tingkat daerah. Modal tersebut menempatkan BPD pada posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegas Agus.

Di tengah keterbatasan fiskal, inovasi pembiayaan menjadi kunci menjaga kesinambungan belanja pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang didorong adalah optimalisasi pinjaman daerah, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelasnya.

Dalam konteks kebijakan, ASBANDA juga telah mengusulkan pendekatan yang lebih presisi kepada regulator dalam pembiayaan sektor publik daerah. Agus menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bentuk pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan dapat berjalan optimal namun tetap prudent.

Untuk mendorong BPD naik kelas, transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah. Menurut Agus, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keynote speech menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM. Menurutnya, BPD harus hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seminar ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang modern, adaptif, dan berdampak nyata. Ke depan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.