Sonora.co.id, Jakarta — Pusat Studi Ekonomi dan Diplomasi (CSED) INDEF menilai dana haji dan umrah yang dikelola Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi dana yang kini mencapai Rp188,86 triliun di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Dana haji Indonesia bukan sekadar untuk membiayai perjalanan ibadah, tetapi juga bisa menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi syariah nasional,” ujar Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, penulis utama policy brief CSED-INDEF.

Saat ini, sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun.

CSED-INDEF menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan akibat tumpang tindih peran antara Kementerian Agama, BPKH, dan operator haji. Selain itu, belum adanya roadmap nasional haji dan umrah hingga 2045 juga dinilai membuat arah pengelolaan dana dan pelayanan haji tidak terintegrasi.

Sebagai perbandingan, Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji telah sukses mengelola dana haji untuk investasi strategis di sektor perbankan, properti, hingga agribisnis. Arab Saudi juga telah memperkuat layanan haji melalui transformasi digital, seperti platform Nusuk, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.

INDEF merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji. Selain itu, investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih.

“Dana haji harus dikelola tidak hanya untuk keberlangsungan ibadah, tapi juga untuk kesejahteraan umat dalam semangat maqashid syariah,” kata Prof. Murniati. Ia menegaskan, penguatan tata kelola dan reformasi investasi akan menjadikan dana haji sebagai pengungkit utama ekosistem ekonomi syariah nasional. (YDS)