Jakarta, sonora.co.id, Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Dinamika politik menuju hari H Pilkada, 27 November 2024 semakin menarik dicermati. Fenomena dukung-mendukung paslon dari beberapa tokoh nasional  di hari-hari terahir kampanye terjadi demi meraup dukungan publik yang seluas-luasnya. Presiden RI ke-7, Joko Widodo secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Cagub-cawagub di Jawa Tengah dan Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan juga mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Jakarta. Pilkada Serentak yang tahun ini diselenggarakan di 545 Kabupaten/Kota dan 37 Provinsi juga diwarnai dengan fenomena dukungan koalisi besar beberapa partai politik yang menjadi peserta pilkada di beberapa wilayah. Apakah  dukungan dari koalisi besar partai politik akan memuluskan kontestan pilkada untuk bisa menang? Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraeni dalam wawancara di program #SonoraPagi Jumat (22/11) berpendapat hal tersebut tidak serta merta akan membuat paslon yang diusung koalisi besar dapat keluar sebagai pemenang Pilkada.

"Paslon yang diusung umumnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol sehingga belum tentu mewakili aspirasi dari kosntituen di daerah masing-masing” papar Titi.

Hal itu berakibat kepada tidak bekerjanya mesin partai di daerah untuk memenangkan paslon yang diusung.

Ketika ditanya soal partisipasi dan kemungkinan banyaknya warga yang golput (golongan putih), Titi menuturkan bahwa fenomena golput bisa dimaknai dalam dua hal. Pertama, warga yang memutuskan untuk tidak memilih karena alasan tertentu dan kemudian memobilisasi Gerakan-gerakan tertentu adalah fenomena demokrasi yang harus dihormat. Misalnya, Gerakan Coblos Semua (Gercos), Pilih Kotak Kosong, atau Gerakan lain umumnya dilakukan oleh mereka yang "melek" politik dan menganggap belum ada calon kepala daerah yang dianggap mampu menjadi pemimpin. Sementara jenis kedua adalah golput karena tidak mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan suaranya.

 “Golongan kedua inilah yang sebenarnya memerlukan edukasi lebih baik dari penyelenggara pemilu tentang pentingnya ikut memilih untuk kebaikan pembangunan masa depan wilayahnya”  Jelas Titi.

Menyoroti tahapan Pilkada serentak tahun ini, Titi menyimpulkan bahwa secara umum Pilkada tahun ini dari awal sampai saat ini masih berjalan cukup kondusif. “Adapun kasus kericuhan saat debat pilkada berlangsung atau beberapa kasus kekerasan lain masih bersifat minor dan tidak mengganggu jalannya tahapan pilkada secara keseluruhan” jelas mantan Direktur Eksekutif Perludem itu. Namun, hal ini juga harus dikritisi karena menurut Titi, masyarakat Indonesia sudah cukup lelah dengan Pileg dan Pilpres di bulan februari 2024 lalu. Sehingga ada Sebagian masyarakat yang sudah tidak terlalu mempedulikan substansi dari pilkada. Banyak dari warga yang kurang memperlajari visi dan misi paslon. Padahal semua informasi tentang peserta pilkada kini dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id. Masyarakat juga bisa melihat langsung debat kandidat pilkada yang saat ini ditayangkan di TV nasional dan juga tersimpat di Youtube. Namun demikian, Titi tetap mengimbau masyarakat untuk tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilkada tahun ini.

“Kedepankan masa depan daerah anda dengan memilih pemimpin terbaik” pungkas Titi. (YDS)