Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta mantan Wakil Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal untuk belajar soal HAM dan memahami pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Hal tersebut disampaikan Pigai melalui akun X pribadinya @NataliusPigai2 dan disampaikan pula secara pribadi kepada Sonora, Selasa (23/10/2024).  


”NB: Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan Sy bahwa Saya si maunya Rp 20 T kalau negara sanggup” dalam akun X pribadinya.  


Pigai mengatakan, terkait anggaran Rp 20 triliun tersebut ia ingin membangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpada dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM, termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lainnya.


”(universitas ini) akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM.Dan, ini Icon Indonesia di panggung HAM dunia bahkan satu-satunya di dunia,”  jelas Pigai.  


Selain itu, Pigai ingin membangun kesadaran masyarakat Indonesia terkait pendidikan HAM. ”KADARHAM, saya ingin membangun  kesadaran HAM di 78 ribu desa (di Indonesia).” tambahnya.  


Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengunggah komentar di akun X pribadinya terkait pernyataan Natalius Pigai yang menginginkan anggaran Rp 20 triliun.


“Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR karena akan menghamburkan uang negara untuk program- program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,”  tulis Dino di akun X @dinopattidjalal, Rabu (23/10).  


Pigai sendiri sebelumnya menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Saat ini, menurut Pigai, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar.  


Pigai menilai kementeriannya, yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. “Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,”  kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.  


Menurut Pigai, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menjadikan sebuah kementerian sendiri untuk sektor HAM. “Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.


Oleh sebab itu,  Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tidak akan terwujud.

-liek-