JAKARTA, SONORA.Co.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintaj dalam memajukan pengusaha UMKM yang dikelola oleh perempuan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Jakarta, Senin lalu (22/4) .

Menteri Maman mengungkapkan bahwa sekitar 64 persen UMKM di Indonesia saat ini dikelola oleh perempuan.

"Ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, yang perlu terus kita dukung dan kembangkan," ujarnya.

Menurutnya,kondisi ini menunjukkan peran signifikan perempuan dalam menciptakan lapangan kerja dari lingkungan rumah, memberdayakan diri untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi pada perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Maman juga memaparkan berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan pelaku usaha, termasuk kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), alokasi 30 persen ruang publik untuk UMKM, serta kewajiban alokasi 40 persen belanja pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM.

"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan perempuan pengusaha," ungkapnya

Melalui sinergi dengan Kemen PPPA, Maman berharap pengarusutamaan gender dapat semakin terinternalisasi dalam ekosistem UMKM. Ia juga mengapresiasi langkah Kemen-PPPA yang aktif menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan.

"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan perempuan pengusaha,” ujar Menteri Maman.

Melalui kerja sama dengan Kemen-PPPA, ia berharap pengarusutamaan gender dapat semakin melembaga dalam ekosistem UMKM.

"Kolaborasi ini penting agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan program nyata," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Kemen-PPPA yang terus berupaya melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 11 kementerian/lembaga lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini kian mempertegas dukungan pemerintah untuk menciptakan ruang-ruang aman dan produktif bagi perempuan dan anak dalam menyuarakan gagasan atau aspirasi, mengembangkan potensi mereka, membangun jaringan, dan mengambil peran sentral dalam setiap aspek pembangunan.

 

Penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian negara sangat penting. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan ekosistem UMKM yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Asta Cita, yang menekankan pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Terkait dukungan pengembangan UMKM, Direktur Operasional PT SNJ Eko Suhendro, dalam keterangan persnya mengatakan dukungan bagai pengembangan UMKM lewat komunitas. Salasatunya lewat MRS Community, yang bukan sekadar sebuah komunitas, melainkan sebuah ekosistem yang memungkinkan para pelaku UMKM untuk berkembang bersama, saling belajar, dan meningkatkan keterampilan bisnis mereka. 

“Kami ingin menciptakan ruang kolaboratif di mana wirausahawan dapat berbagi praktik terbaik, menjalin koneksi, serta mendapatkan berbagai manfaat seperti pelatihan, program loyalitas, dan akses permodalan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eko menyatakan bahwa MRS Community diharapkan menjadi rumah kedua bagi pelaku UMKM, tempat di mana mereka merasa didukung, dihargai, dan dapat tumbuh bersama.

Komitmen SNJ dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia. 

“Kami percaya bahwa penguatan sektor mikro akan menjadi fondasi yang penting dalam membentuk jaringan distribusi yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.