SONORA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Program Bela Negara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi patut menjadi contoh. Pasalnya, Kementerian-Kementerian tersebut mampu menghadirkan program penguatan nilai Pancasila sesuai dengan dinamika yang dialami bangsa Indonesia.

"Program Kemenhan, Kemendikbud dan Kemenristek Dikti perlu kita jadikan contoh dalam hal program Bela Negara dan Penguatan nilai Pancasila," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (31/05/2019).

Program Bela Negara merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela Negara diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara.

Selain itu, pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan di tingkat Sekolah maupun pendidikan penerapan nilai-nilai Pancasila lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga patut diapresiasi.

Sementara, Program Penguatan Pendidikan Pancasila yang diprakarsai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) adalah dalam rangka memperkuat pemahaman berbangsa dan bernegara di kalangan mahasiswa dan dosen. Pendidikan memiliki peran strategis dan solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa, yakni menghasilkan lulusan yang Pancasilais yang tidak saja pandai secara kognitif tapi juga memahami permasalahan bangsa sehingga bisa berkontribusi membangun bangsanya.

"Jangan sampai karakter ke-Indonesiaan kita hilang karena masuknya ideologi lain yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila," tegas Tjahjo.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri juga Kementerian juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding) dengan Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan ditandatanganinya MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat untuk bekerjasama diantaranya fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, serta pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.