Jakarta, Sonora.Co.ID – Kementerian Kebudayaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama produksi 19 film narasi kepahlawanan tahun 2026. Film yang terdiri atas film panjang dan film pendek tersebut mengangkat berbagai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945–1950.

Perjanjian kerja sama ditandatangani Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan bersama rumah produksi pemenang Sayembara Produksi Film Kepahlawanan.

Penandatanganan berlangsung di Graha Utama Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), sekaligus menandai dimulainya tahapan produksi film-film tersebut.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, periode 1945–1950 memiliki banyak peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut mencakup pertempuran, perang, diplomasi, perjuangan pers, hingga perjuangan masyarakat.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menandai dimulainya proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan terpilih menjadi karya film. Tahun 1945-1950 ini adalah masa yang memiliki banyak peristiwa dalam perjalanan bangsa kita,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, film dapat menjadi salah satu media untuk memvisualisasikan dan menarasikan sejarah agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Film adalah media yang tepat untuk menarasikan sejarah, karena ada gambar, cerita, akting, musik, dan semua yang tergambar di sana. Nantinya kami berharap produksi film ini bisa memperkuat memori kolektif bangsa, menghidupkan literasi kepahlawanan, mudah diakses oleh masyarakat, membantu memperkuat industri perfilman nasional, sekaligus memberi dampak dan manfaat ekonomi yang luas bagi bangsa dan pelaku perfilman,” papar Fadli.

Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan 2026 sebelumnya melalui sejumlah tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, penilaian proposal dan naskah, presentasi atau pitching, hingga rapat pleno dewan juri.

Calon pemenang kemudian mengikuti proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan sebelum memasuki tahap penandatanganan kerja sama dan produksi.

Untuk kategori film panjang, terdapat enam film yang akan diproduksi, yakni Barisan Penghibur produksi Alenia Citra Multimedia; Hoegeng: Yang Ada Tinggal Nama oleh Kun Tujuh Delapan Enam; Kapalselam Kalibayam oleh Panas Dalam Film; Rai oleh Alex Zawarda Sinema; Rengasdengklok oleh Visinema Pictures; serta Sakura di Telawang oleh Travel Stories Films.

Sementara untuk kategori film pendek, terdapat 13 film, yakni Arang Kobar Juang produksi Sami Sami Rejeki; Belantara Raya oleh Malayapura Films; Buleun Purnama, di Nanggroe oleh Aries Anugerah Indah; Darah Djoeang oleh Ekokapti Creative Production; Desing Peluru Tak Bertuan oleh Wijaya Solusi Bisnis; Ibu Raih oleh Indonesia Film Produksi; Jam 7 Pagi (Makassar, 1947) oleh Damsphere and Films; Menara Terakhir oleh Sineman Grup Indonesia; Operasi Malino: Lembar yang Hilang oleh Lumintu Citra Nusantara; Seriboe Soedirman oleh Onomastika; Suara Republik oleh Studio Sunting Imaji; Timur: 1950 oleh Wadah Inovasi Digital; serta Yang Tenggelam Saat Fajar oleh Empat Ruang Dimensi.  

Dalam proses produksi, masing-masing rumah produksi akan mengembangkan karya berdasarkan naskah dan rencana produksi yang telah disiapkan.

Kementerian Kebudayaan juga memberikan pendampingan untuk mendukung penguatan narasi, kesiapan produksi, serta penggambaran peristiwa dan konteks sejarah secara bertanggung jawab.

Pendampingan mencakup perhatian terhadap kualitas artistik dan sinematik, kekuatan penceritaan, serta ketepatan dalam menggambarkan konteks peristiwa yang diangkat. Para sineas juga dapat berdialog dengan ahli sesuai kebutuhan masing-masing karya.

Fadli berharap program tersebut dapat menghasilkan karya yang menjangkau masyarakat secara luas dan menghadirkan perspektif mengenai sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Program ini menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan atas direktif dari Presiden Prabowo Subianto mengafirmasi film sejarah. Semoga film-film terpilih dapat mewarnai bioskop-bioskop di Indonesia dengan narasi kepahlawanan. Mudah-mudahan film tersebut juga bisa bersaing di festival-festival internasional,” jelas Fadli.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri para produser dan perwakilan rumah produksi, praktisi sinema, arsiparis, serta sejarawan.

Turut hadir Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, Inspektur Jenderal Fryda Lucyana, Ketua Lembaga Sensor Film Naswardi, Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Anindita Kusuma Listya, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual B.R.A Putri Woelan Sari Dewi, serta Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga Rachmanda Primayuda.

Kementerian Kebudayaan berharap produksi 19 film tersebut dapat memperkaya perfilman Indonesia sekaligus menghadirkan beragam perspektif mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada periode 1945–1950.

Melalui pendekatan sinema kontemporer, film-film tersebut diharapkan menjadi medium untuk merawat ingatan kolektif dan memperkuat semangat kebangsaan.