Jakarta, Sonora.Co.ID - Warisan pemikiran negarawan dan teknokrat ekonomi Indonesia, Frans Seda, dinilai semakin relevan dalam menghadapi tekanan terhadap perekonomian nasional, fragmentasi tatanan multilateral, serta rivalitas geopolitik global.

Hal tersebut mengemuka dalam Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda bertajuk “Kebijakan Ekonomi di Masa Sulit: Pelajaran dari Krisis, Geopolitik, dan Tekanan Struktural” yang digelar Frans Seda Foundation bersama Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut digelar menjelang peringatan satu abad kelahiran Frans Seda pada 4 Oktober 2026. Forum menghadirkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menteri Perdagangan RI dan mantan Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu sebagai pembicara kunci.

Diskusi juga menghadirkan ekonom politik dan praktisi diplomasi Dinna Prapto Raharja serta ekonom dan mantan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015–2023 A. Prasetyantoko. Diskusi dipandu Glory Rosari Oyong, Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia Group, dalam format talkshow.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas pembuat kebijakan, akademisi, petinggi lembaga, pelaku usaha, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

Sebagai Menteri Keuangan pada 1966–1968, Frans Seda memimpin stabilisasi ekonomi Indonesia setelah periode hiperinflasi. Ia juga berperan dalam restrukturisasi utang luar negeri melalui Paris Club dan membuka investasi asing secara terukur di tengah masa transisi politik yang genting.

Frans Seda dikenal sebagai teknokrat yang menguasai persoalan ekonomi, memahami peta geopolitik, dan tetap berpegang pada kompas moral. Hubungannya dengan sejumlah institusi penyelenggara juga erat. Namanya diabadikan oleh Frans Seda Foundation, sementara ia turut merintis berdirinya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan Lembaga Pendidikan Manajemen PPM serta berperan dalam perjalanan Kompas Gramedia. 

Ketua Frans Seda Foundation Steve Ginting mengatakan, peringatan 100 tahun Frans Seda menjadi momentum untuk merefleksikan pentingnya integritas dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit di tengah ketidakpastian.

“Seratus tahun Frans Seda merupakan momen penting bagi bangsa saat ini, di mana dalam situasi ketidakpastian saat ini kita membutuhkan teladan pemimpin bangsa. Makna 100 tahun Frans Seda sangat penting karena memberi kita refleksi atas pentingnya integritas dan keberanian mengambil keputusan sulit. Ini adalah warisan yang perlu dihidupkan, bukan sekadar dikenang; harapan agar Memorial Lecture menjadi tradisi refleksi kebijakan bangsa ini,” ujar Steve. 

Mari Elka Pangestu menarik pelajaran dari pengalaman Frans Seda dalam menangani warisan utang besar era Sukarno dengan tantangan perekonomian saat ini. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga ruang fiskal di tengah fragmentasi rantai pasok global dan ancaman resesi di negara-negara mitra dagang.

“Pada 1966, Indonesia menghadapi kondisi yang sangat berat. Defisit mencapai 128 persen dari penerimaan dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dari pengalaman Frans Seda, ada tiga pelajaran penting yang tetap relevan bagi pembuat kebijakan hari ini,” kata Mari.

Pertama, keberanian mengambil keputusan, sebagaimana langkah Frans Seda membuka kembali investasi asing di tengah kuatnya sentimen nasionalisme ekonomi. Kedua, disiplin fiskal bukan semata-mata tentang penghematan atau pembatasan belanja, melainkan mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk kepentingan jangka panjang.

Ketiga, integritas tidak dapat dinegosiasikan, terutama ketika pembuat kebijakan berada dalam tekanan.

“Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, ketiga pelajaran ini mengingatkan kita bahwa menjaga ruang fiskal berarti memastikan Indonesia memiliki ruang untuk menentukan pilihan dan membangun masa depannya,” ujar Mari Elka Pangestu. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti keputusan Frans Seda membuka pintu bagi modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai batas antara nasionalisme ekonomi yang produktif dan kontraproduktif, terutama dalam konteks hilirisasi dan menguatnya proteksionisme global.

Suahasil mengatakan, Frans Seda memberikan pelajaran penting mengenai cara menghadapi krisis sekaligus membangun fondasi ekonomi setelah krisis.

“Frans Seda memberikan makna penting tentang bagaimana kita menghadapi krisis dan membangun fondasi ekonomi setelahnya dengan respon yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang ekonom dan negarawan, tetapi juga seorang pendidik,” tutur Suahasil.

Ketika dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 1966, Frans Seda memimpin Indonesia dalam kondisi yang sangat berat, dengan hiperinflasi lebih dari 650 persen, cadangan devisa yang habis, ekspor yang tertahan, dan beban utang luar negeri yang sangat besar.

Melalui disiplin anggaran, penataan utang, dan kebijakan stabilisasi, Frans Seda ikut meletakkan fondasi pemulihan dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi yang pada 1966 berada di atas 650 persen turun menjadi 110 persen pada 1967 dan 85 persen pada 1968.

Suahasil menilai fondasi tersebut tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan.

“Frans Seda menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis, keberanian untuk bertindak harus selalu disertai tanggung jawab fiskal dan upaya menjaga kredibilitas. Kebijakan ekonomi boleh berbeda sesuai dengan tantangan zamannya, tetapi kepercayaan dan kredibilitas tetap menjadi fondasi yang tidak boleh ditinggalkan,” kata Suahasil. 

Ekonom politik dan praktisi diplomasi Dinna Prapto Raharja membahas keberanian serta kepercayaan diri Frans Seda ketika bernegosiasi dengan dunia luar. Pada era Perang Dingin, Frans Seda harus bermanuver di antara Blok Barat, lembaga Bretton Woods, dan kebutuhan domestik Indonesia.

Menurut Dinna, tantangan serupa kembali muncul saat ini, terutama mengenai bagaimana Indonesia mempertahankan ruang untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok serta kondisionalitas lembaga multilateral.

“Kebijakan yang berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang dan kepercayaan kolektif untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Ketidakpastian kini bukan lagi sesuatu yang datang sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari kondisi yang harus kita hadapi,” ujar Dinna.

Ia mengatakan, tantangannya adalah mengenali arus perubahan, termasuk mana yang bergerak cepat, mana yang masih dapat dibentuk, dan mana yang berpotensi merusak.

Dinna juga menyoroti persoalan kelangkaan air. Pada 2026, tingkat kelangkaan air disebut berada pada kisaran 40–80 persen dan dalam sejumlah skenario dapat melampaui 80 persen pada 2030 untuk Jawa, Bali, NTT, dan NTB.

“Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, Indonesia perlu membaca perubahan ini secara lebih strategis agar kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pembangunan tidak hanya bersifat reaktif,” katanya. 

Ekonom dan mantan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015–2023 A. Prasetyantoko menyoroti cara Frans Seda bertindak di tengah krisis total, baik ekonomi, politik, maupun sosial, tanpa meninggalkan nilai serta dengan menempatkan ekonomi dalam kerangka keadilan sosial.

Prasetyantoko mengajukan pertanyaan mengenai tekanan apa yang berpotensi menjadi momentum reformasi kebijakan, institusi mana yang paling siap merespons, serta apakah teknokrasi berintegritas masih mungkin diterapkan di tengah politik transaksional, termasuk mengenai peran perguruan tinggi.

“Krisis selalu membawa tekanan, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuka peluang untuk melakukan reformasi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan dan menjamin teknokrasi tetap berintegritas dan mampu menempatkan kebijakan ekonomi dalam kerangka kepentingan publik dan keadilan sosial, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi,” kata Prasetyantoko.

Menurutnya, dibutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan sekaligus kemampuan menjaga agar setiap keputusan tetap berpijak pada nilai, pengetahuan, dan kepentingan jangka panjang. 

Bagi Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP), Memorial Lecture menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang diskusi kebijakan publik yang berlandaskan nilai dan bukti.

Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga ikut memastikan pengetahuan tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Direktur AJIPP Salvatore Simarmata mengatakan, pemikiran Frans Seda menekankan pentingnya perpaduan antara penguasaan teknis, keberanian mengambil risiko demi kepentingan jangka panjang, serta kesediaan menjelaskan pilihan sulit kepada publik secara terbuka.

“Frans Seda mengajarkan bahwa kebijakan yang baik lahir dari perpaduan tiga hal: penguasaan teknis, keberanian mengambil risiko demi kepentingan jangka panjang, dan kesediaan menjelaskan pilihan sulit kepada publik secara terbuka. Ketiganya adalah hal yang paling kita butuhkan hari ini,” ujar Salvatore.

Menurutnya, melalui forum seperti Memorial Lecture, AJIPP ingin memastikan warisan pemikiran Frans Seda tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi rujukan nyata bagi para pembuat kebijakan saat ini dan ke depan.

Pemikiran yang muncul dalam Memorial Lecture diharapkan terus mengalir dan menjadi inspirasi bagi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan dengan tetap memperhatikan budaya lokal masyarakat. 

Franciscus Xaverius Seda lahir di Maumere pada 4 Oktober 1926 dan meninggal di Jakarta pada 31 Desember 2009. Ia dikenal sebagai negarawan dan teknokrat ekonomi Indonesia.

Sebagai Menteri Keuangan pada 1966–1968, Frans Seda memimpin stabilisasi ekonomi setelah hiperinflasi, melakukan restrukturisasi utang luar negeri melalui Paris Club, serta membuka investasi asing secara terukur.

Ia kemudian menjabat Menteri Perhubungan dan Pariwisata pada 1968–1973, Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg sekaligus Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, serta menjadi penasihat ekonomi Presiden B.J. Habibie.

Lulusan Katholieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda, tersebut turut merintis berdirinya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan berperan dalam perjalanan Kompas Gramedia. Frans Seda dikenang karena integritas, keteguhan nilai, serta kiprahnya sebagai jembatan antarbangsa, antaragama, dan antarbudaya. 

Frans Seda Foundation merupakan yayasan nirlaba yang mengambil nama dari Frans Seda. Yayasan ini terinspirasi oleh komitmen Frans Seda sebagai pembangun jembatan antarpulau, antaragama, dan antarbangsa, serta mendorong hubungan nasional dan internasional yang setara, nondiskriminatif, dan saling menghormati.

Melalui program beasiswa, fellowship, riset, dan seminar, Frans Seda Foundation membuka kesempatan bagi para pemimpin muda berbakat dari Indonesia dan Belanda untuk memahami dan menjawab tantangan bersama di bidang ekonomi politik, transformasi sosial, dan keadilan sosial.

Sejak berdiri lebih dari satu dekade lalu, Frans Seda Foundation telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain Innovation Lab, International Research Collaboration Fellow Project, dan pengembangan Frans Seda Collection. Pada 2026, Frans Seda Foundation bersama Yayasan Atma Jaya dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menyelenggarakan rangkaian peringatan 100 tahun kelahiran Frans Seda. 

Sementara itu, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) merupakan lembaga kajian kebijakan publik di bawah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berfokus pada riset kebijakan berbasis bukti, pendidikan dan pelatihan, keterlibatan publik, serta tata kelola yang baik.

Melalui berbagai forum seperti Forum Semanggi, IPP Inquiry, dan IPP Policy Dialogue, AJIPP menjembatani dunia akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat.