Jakarta, Sonora.co.id - Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai figur yang paling berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI apabila terjadi pergantian di posisi tersebut.

Nasarudin memperkirakan peluang AHY menduduki kursi wakil presiden mencapai 40 persen. Menurutnya, AHY merupakan figur jalan tengah yang relatif mudah diterima oleh partai-partai dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, posisi Partai Demokrat yang hanya memiliki 44 kursi di parlemen justru menjadi salah satu keuntungan bagi AHY. Kehadirannya di pemerintahan dinilai tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan politik di antara partai-partai koalisi.

“Demokrat hanya memiliki 44 kursi. AHY tidak akan menggeser keseimbangan koalisi. Kursi wakil presiden akan menempatkan AHY di garis depan menjelang pemilu berikutnya,” ujar Nasarudin kepada Sonora, Jumat, 13 November 2026.

Selain faktor politik, Nasarudin menilai AHY memiliki rekam jejak dalam mempertahankan kepemimpinan Partai Demokrat. Salah satunya ketika kepengurusan AHY tetap diakui pemerintah setelah Kementerian Hukum menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum pada 2021.

Namun demikian, Nasarudin memperkirakan dukungan koalisi terhadap AHY tidak akan diberikan tanpa syarat. Partai-partai pendukung pemerintah kemungkinan meminta jaminan mengenai pembagian kekuasaan apabila AHY terpilih sebagai wakil presiden.

Namun, ia menilai Presiden Prabowo memiliki ruang politik untuk memberikan jaminan tersebut karena AHY merupakan bagian dari pemerintahan atas usulan Presiden.

“Presiden sanggup memberi jaminan semacam ini karena AHY naik atas usulan Presiden,” katanya.Di luar AHY, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki peluang untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden. Dengan 102 kursi di parlemen, Golkar merupakan salah satu kekuatan politik terbesar dalam koalisi pemerintahan.

Kendati demikian, Nasarudin melihat terdapat sejumlah kendala yang dapat menghambat pencalonan Bahlil. Salah satunya adalah kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya justru berpotensi menjadi beban politik.

“Bahlil kini menyerahkan keputusan tentang Gibran kepada Presiden, tanda kedekatannya dengan Jokowi lebih menjadi beban daripada modal,” ujarnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah riwayat akademik Bahlil. Kelulusan program doktoralnya di Universitas Indonesia (UI) sempat ditangguhkan pada 2024. Nasarudin menilai persoalan tersebut dapat menjadi pertimbangan tersendiri dalam pencalonannya.

Sementara itu, dari kubu PDI Perjuangan, Nasarudin menilai peluang partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tetap terbuka. Dengan 110 kursi di parlemen, PDIP memiliki kekuatan politik signifikan meskipun berada di luar pemerintahan.

Namun, ia menilai Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani relatif sulit diusulkan karena posisinya di lembaga legislatif. Sebagai alternatif, Nasarudin menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dinilai lebih berpeluang diterima partai-partai koalisi.

“Pramono Anung, Gubernur Jakarta dan mantan Sekretaris Kabinet, adalah kartu PDIP yang lebih mudah diterima partai koalisi,” ungkapnya.

Namun demikian, peluang Pramono sangat bergantung pada keputusan Megawati untuk membawa PDIP bergabung ke dalam pemerintahan. Selain itu, PDIP juga harus mempertimbangkan kemungkinan tidak mengusung Puan untuk posisi wakil presiden.

Adapun dari Partai Gerindra, Nasarudin menilai peluang kader partai tersebut relatif kecil. Menurutnya, menempatkan presiden dan wakil presiden dari partai yang sama berisiko mempersempit ruang politik bagi partai-partai mitra koalisi.

Ia secara khusus menilai Sufmi Dasco Ahmad lebih dibutuhkan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Sufmi Dasco Ahmad lebih berguna di kursi Wakil Ketua DPR,” tegasnya.

Nasarudin menambahkan, kader PKB dan PAN masih berpeluang menjadi kandidat alternatif yang dipertimbangkan Presiden. Sementara itu, figur nonpartai dapat masuk dalam bursa apabila partai-partai besar seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP gagal mencapai kesepakatan mengenai kandidat yang diusung.

Berdasarkan pemetaan tersebut, AHY menempati posisi teratas dengan estimasi peluang 40 persen, disusul Pramono Anung sekitar 15 persen. Sementara itu, figur nonpartai dan kader Golkar selain Bahlil dinilai memiliki peluang berikutnya.

Adapun kader Gerindra diperkirakan memiliki peluang paling kecil dalam bursa calon pengganti Gibran, menurut analisis Nasarudin.