Jakarta, Sonora.co.id - PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dipandang semata sebagai pergantian pejabat negara, melainkan harus menjadi momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penegakan konstitusi, supremasi hukum, dan pemulihan etika demokrasi.

Sikap resmi partai tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam pernyataan tertulis bertajuk"Pengunduran Diri Wakil Presiden: Momentum Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Etika, Membangun Supremasi Hukum dan Menjaga Martabat Republik" yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (12/11).

Dalam pernyataan tersebut, PDI Perjuangan menyebut pengunduran diri Gibran merupakan peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang harus dijadikan bahan refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa.

"Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara, melainkan menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat," tulis Hasto.

Menurut PDI Perjuangan, peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara legalitas dan legitimasi dalam sistem demokrasi. Partai berlambang banteng itu menilai praktik demokrasi yang hanya bertumpu pada prosedur hukum tanpa memperhatikan etika dan moral politik berpotensi menimbulkan kerapuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kritik terhadap Politik Keturunan dan Feodalisme

Dalam pandangan ideologis yang dikemukakan partai, PDI Perjuangan mengaitkan peristiwa itu dengan ajaran Bung Karno mengenai hakikat kekuasaan. Kekuasaan, menurut partai tersebut, harus lahir dari perjuangan politik yang berpihak kepada rakyat dan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan berdasarkan hubungan keluarga maupun kekuatan elite.

PDI Perjuangan menegaskan bahwa Republik Indonesia dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa," tulis Hasto.

Partai juga menggarisbawahi bahwa setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus dilandasi prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, serta mekanisme pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Soroti Aspek Konstitusional
PDI Perjuangan turut menyoroti aspek konstitusional yang mengiringi dinamika politik terkait jabatan wakil presiden. Menurut partai tersebut, Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh proses ketatanegaraan harus berjalan berdasarkan konstitusi.

PDI Perjuangan mengingatkan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum maupun konstitusi. Dalam konteks itu, partai menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan publik terkait persyaratan usia minimum serta persoalan pendidikan yang berkaitan dengan jabatan wakil presiden.

Partai menilai putusan lembaga peradilan harus tetap dihormati sebagai bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum. Namun demikian, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta merta menutup ruang evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," tegas Hasto.

Mendorong Penyelesaian Secara Transparan

PDI Perjuangan juga menyatakan menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum. Namun partai tersebut menekankan pentingnya seluruh proses hukum dan ketatanegaraan diselesaikan secara transparan, tertib, serta sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya berbagai proses hukum dan polemik publik yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pandangan partai, penghormatan terhadap mekanisme hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas lembaga negara agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga.

Demokrasi Tidak Cukup Bertumpu pada Prosedur
Salah satu bagian yang mendapat penekanan kuat dalam pernyataan tersebut berkaitan dengan dimensi etika dalam politik dan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan berpandangan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dibangun di atas prosedur hukum formal, tetapi juga harus ditopang oleh moralitas publik, keteladanan pemimpin, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Partai menilai jabatan publik bukanlah instrumen untuk memenuhi ambisi pribadi maupun sarana reproduksi kekuasaan melalui praktik feodalisme politik. Menurut PDI Perjuangan, seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, terutama ketika kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya menjadi perdebatan luas. "Dalam semangat Satyam Eva Jayate, kebenaran pada akhirnya harus menjadi landasan kehidupan bernegara," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Seruan Koreksi Nasional

Menutup pernyataannya, PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik nasional menjadikan pengunduran diri Wakil Presiden sebagai titik refleksi untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Partai menyerukan penguatan independensi lembaga negara, penegakan supremasi hukum, serta pemulihan etika politik sebagai fondasi penting bagi kehidupan demokrasi ke depan.

PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa keberlangsungan Republik Indonesia harus dijaga melalui penghormatan terhadap konstitusi dan kepemimpinan yang berpijak pada nurani rakyat. "Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," tulis Hasto.

Latar Belakang

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. MPR menyatakan akan segera menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai amanat konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan.

Mekanisme tersebut diatur dalam UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3. Perkembangan tersebut menjadikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya sebagai agenda ketatanegaraan, tetapi juga sebagai ujian bagi konsolidasi demokrasi, penegakan hukum, dan pemeliharaan etika politik di Indonesia.