Jakarta, Sonora.Co.ID - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan infrastruktur perikanan, akses pasar, dan ekosistem ekonomi pesisir. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, M.Pd., menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan posisi tawar nelayan yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan ketergantungan pada tengkulak.

Menurut Iswadi, persoalan struktural yang dihadapi nelayan selama puluhan tahun tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap fasilitas perikanan dan pasar yang memberikan harga jual layak. Kondisi tersebut membuat nelayan rentan menerima harga rendah, terutama ketika hasil tangkapan melimpah.

“Yang dilakukan Presiden Prabowo melalui KNMP adalah membalik posisi itu. Nelayan diberi infrastruktur, diberi akses ke koperasi, dan diberi kepastian *offtaker* melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan kebijakan karitatif yang hanya memberi bantuan sesaat, tetapi pemberdayaan struktural yang mengubah cara nelayan bertahan hidup,” ujar Iswadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Iswadi merujuk pada hasil uji coba Kampung Nelayan Modern di Samber-Binyeri, Biak, pada periode 2023–2025. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, uji coba tersebut mencatat peningkatan produktivitas nelayan lebih dari 78 persen dan kenaikan pendapatan lebih dari 105 persen.

Hasil uji coba itu kemudian menjadi salah satu dasar pengembangan program secara nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029, sebagaimana disampaikan Trenggono saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di KNMP Desa Warloka Pesisir, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 30 Juli 2026.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah KNMP Ciwaru di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan pesisir Palangpang di Desa Ciwaru, yang sebelumnya mengandalkan tempat pendaratan ikan sederhana, mulai beroperasi dengan fasilitas pendukung perikanan sejak April 2026.

Fasilitas tersebut meliputi 40 kios, terdiri atas 30 kios pasar ikan, empat kios perbekalan nelayan, dan enam kios pengepul. Kawasan ini juga dilengkapi cold storage berkapasitas 10 ton, mesin pembekuan cepat atau Air Blast Freezer (ABF) berkapasitas satu ton, mobil berpendingin Thermoking, armada distribusi roda tiga Viar, serta dermaga permanen. Total anggaran KKP yang dialokasikan untuk kawasan tersebut mencapai lebih dari Rp14 miliar.

Menurut Iswadi, keberadaan fasilitas penyimpanan dan pembekuan ikan berpotensi membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus mengurangi tekanan untuk menjual ikan dengan harga rendah saat pasokan melimpah.

Di Ciwaru, harga ikan tongkol atau lisong yang sebelumnya sempat turun hingga Rp5.000 per kilogram dilaporkan berada di kisaran Rp10.000-Rp13.000 per kilogram setelah beroperasinya KNMP. Kenaikan tersebut dinilai memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik tanpa harus membawa hasil tangkapan ke daerah lain demi mendapatkan harga yang layak.

“Yang dirasakan masyarakat adalah hidup yang terasa lebih baik. Harga ikan nelayan naik dua kali lipat. Hasil tangkapan tidak lagi terbuang. Pasar antarkota mulai terbuka. Ini bukan statistik makro yang jauh dari realitas, ini uang yang masuk ke rekening keluarga nelayan dan dipakai menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, dan membeli bahan pangan. Inilah definisi kebijakan yang berdampak nyata,” kata Iswadi.

Ia menambahkan, dampak program tersebut juga berpotensi meluas ke pelaku usaha di sekitar kawasan pesisir. Pengepul dapat memanfaatkan fasilitas yang lebih tertata, pedagang warung memperoleh peluang dari meningkatnya aktivitas kawasan, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan ikan rebus serta ikan asin memiliki kesempatan memperluas distribusi hingga Bogor dengan dukungan armada Viar.

Bagi Iswadi, keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai dampak program pembangunan kawasan pesisir. Menurutnya, keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari keberlanjutan operasional, peningkatan pendapatan nelayan, perluasan akses pasar, dan tumbuhnya usaha masyarakat setempat.

Ia menilai target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 perlu diikuti pengawasan dan evaluasi agar manfaat program dapat dirasakan secara merata di berbagai daerah.

“Target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir periode pertama Presiden Prabowo adalah ambisi yang patut didukung. Pemerintah tidak bermain aman dengan target moderat, tetapi menetapkan skala yang benar-benar mampu mengubah wajah desa pesisir Indonesia. Bagi saya sebagai pengamat kebijakan publik, kombinasi target yang ambisius dengan hasil uji coba yang sudah terbukti di lapangan seperti di Ciwaru adalah tanda kepemimpinan yang serius, bukan sekadar retorika,” tutup Iswadi.

Keberlanjutan KNMP akan bergantung pada kemampuan pengelola menjaga fungsi fasilitas, memastikan akses pasar yang adil, serta melibatkan nelayan dan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan kawasan. Dengan dukungan tersebut, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.