Saat itu, pemerintah memberikan dana operasional sekolah, tidak hanya kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, termasuk lembaga pendidikan yang dikelola NU dan Muhammadiyah.Menurutnya, skema tersebut memungkinkan sekolah swasta dan pemerintah menjalankan peran masing-masing dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Namun, Didik menilai kelanjutan kebijakan tersebut hingga jenjang pendidikan menengah atas masih perlu diperkuat.Ia menyebut pemerintah saat ini tinggal melanjutkan fondasi tersebut menuju wajib belajar 15 tahun, dengan memastikan pendidikan gratis hingga tingkat SMA negeri.

Sejumlah Daerah Telah Menjalankan Pendidikan Gratis

Didik menuturkan, sejumlah pemerintah daerah telah menjalankan program pendidikan gratis secara mandiri.DKI Jakarta, misalnya, telah menerapkan pendidikan gratis mulai dari SD hingga SMA, termasuk dukungan bagi sebagian sekolah swasta melalui pembiayaan APBD.

Provinsi Banten juga disebut memberikan dukungan pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA, dengan bantuan sekitar Rp250 ribu per siswa setiap bulan untuk sekitar 800 sekolah.Selain itu, sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat juga telah menjalankan kebijakan pendidikan gratis secara bertahap.

Didik menilai, dukungan pemerintah pusat akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan gratis hingga tingkat SMA.Ia pun mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun.

Jalur Mandiri PTN Dinilai Perlu Dievaluasi

Terkait pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, Didik menyoroti kebijakan otonomi perguruan tinggi dan praktik penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.Ia berpendapat, kebijakan yang mendorong PTN mencari sumber pendanaan sendiri telah membuat sejumlah perguruan tinggi membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu.

Menurut Didik, keleluasaan pengelolaan penerimaan mahasiswa tanpa pengawasan yang memadai dapat membuka ruang komersialisasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga menyinggung adanya kasus korupsi berulang di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi terhadap desain kebijakan penerimaan mahasiswa."Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi," tegas Didik dalam rilisnya.

Ia mengusulkan agar jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN dihentikan sebagai bagian dari perubahan kebijakan pendidikan tinggi.

PTN Perlu Kembali Fokus pada Fungsi Pendidikan dan Riset

Didik menilai, pembiayaan pendidikan tinggi ke depan dapat dilakukan melalui pembagian peran antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru di PTN perlu dibatasi dan tetap berlandaskan asas meritokrasi, kemampuan akademik, serta prioritas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.PTN, khususnya yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), diharapkan tidak lagi dibebani tuntutan komersial untuk mencari pendanaan, melainkan dapat kembali berfokus sebagai research university.

Ia juga mengusulkan efisiensi dan right sizing perguruan tinggi, disertai penguatan sumber pembiayaan melalui anggaran negara dan endowment fund.

Relokasi Anggaran Pendidikan Dinilai Menjadi Kunci

Didik menyebut, pemerintah dapat memulai pendidikan gratis di PTN dengan memanfaatkan sebagian anggaran pendidikan nasional.Ia mengusulkan dukungan dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun bagi PTN utama, sementara PTN yang lebih kecil dapat memperoleh anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.

Selain itu, ia mendorong pengembangan PTN daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah.Menurut Didik, sebagian anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun dapat direalokasi untuk mendukung pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri.

Ia menilai, kebijakan tersebut memerlukan keseriusan dan kecerdasan para menteri dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.

"Pemikiran Presiden tidak masuk akal" bukanlah kesimpulan Didik. Sebaliknya, ia menilai gagasan pendidikan gratis tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan anggaran pendidikan pada tujuan utamanya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.