Jakarta, Sonora.Co.ID - Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya kemampuan mendamaikan kelompok yang berselisih bagi calon pemimpin Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, persatuan menjadi modal utama agar NU dapat menjalankan misi keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Ma’ruf Amin seusai menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang digelar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Ma’ruf mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali tujuan awal berdirinya NU. Dengan demikian, seluruh gerakan organisasi tetap berada dalam koridor Qanun Asasi dan Khittah NU.

“Supaya kita mengingat kembali sebenarnya NU itu organisasi seperti apa, untuk tujuan apa. Sehingga kita melakukan upaya-upaya, langkah-langkah gerakan NU itu tidak menyimpang dari qanun asasi, dari khittah, dari cara berpikir, dari gerakan yang memang sudah ada panduannya,” kata Ma’ruf.

Menurutnya, NU tetap perlu melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip dan landasan yang menjadi identitas organisasi. “Walaupun tidak statis, tapi ada adjustment, penyesuaian, tapi tetap dalam koridor,” ujarnya.

Ma’ruf menilai gerakan NU ke depan harus semakin berorientasi pada kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Karena itu, kepemimpinan NU harus mampu mengembalikan organisasi pada jalurnya sekaligus melakukan perbaikan. Ia menekankan sedikitnya terdapat kemampuan penting yang harus dimiliki seorang calon pemimpin NU. Salah satunya adalah kemampuan melakukan ishlah atau mendamaikan pihak-pihak yang tengah berselisih.

“Harus punya kemampuan melakukan dua hal, al-ishlah wal-ishlah. Ishlah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa, karena tanpa persatuan tidak mungkin,” tegasnya.

Selain mampu menjadi penengah, Ma’ruf mengatakan pemimpin NU harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap tersebut diperlukan agar seluruh misi NU dapat dijalankan secara optimal.

“Dan harus mendahulukan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu, baru misi NU bisa diemban,” katanya.

Ma’ruf juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas warga dan kader NU. Menurutnya, keber-NU-an tidak seharusnya hanya didasarkan pada ikut-ikutan atau kepentingan tertentu, tetapi harus dibangun melalui pemahaman dan kesadaran.

“Supaya ber-NU itu lebih pada kualitas. Artinya pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan karena dorongan,” jelasnya.

Ia menyebut prinsip tersebut sebagai ber-NU dengan kesadaran dan pemahaman atau ala bashirah. Dengan fondasi tersebut, pemimpin NU diharapkan mampu melakukan perbaikan sekaligus memperbesar gerakan organisasi.

“Kalau tidak, tidak akan mampu mengembalikan NU kepada khittahnya sesuai dengan qanun asasi,” tutur Ma’ruf.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf yang merupakan alumni Pesantren Tebuireng juga mengisahkan perjalanan dirinya dari seorang santri hingga dipercaya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menyebut perjalanan tersebut sebagai salah satu bentuk karomah Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari.

“Saya adalah alumni pertama yang menjadi Wakil Presiden. Waktu saya nyantri, saya bukan yang terpintar. Dan ini adalah bukti karomah dari Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari,” ungkapnya.

Ma’ruf menilai NU sejak awal memiliki orientasi besar dalam memperjuangkan keadilan, keamanan, perbaikan kehidupan masyarakat, serta menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, NU tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus menjadi kekuatan gerakan yang memberikan kontribusi nyata.

“NU bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, tetapi membawa pergerakan besar, baik dalam persoalan agama dan kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, kemanusiaan, maupun kebangsaan,” jelasnya.

Menurut Ma’ruf, seluruh gerakan tersebut perlu berpijak pada manhaj fikr kepesantrenan yang berakar pada tradisi keilmuan, sanad, serta prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ia juga menekankan pentingnya prinsip tawasuth dan moderasi dalam fikrah NU. Penguatan organisasi, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas kader dan jamaah.

“NU ini bukan hanya harus dibangun dengan bashirah (kecerdasan pengetahuan). Kita harus mampu meningkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan umat, Ma’ruf menjelaskan dua dimensi penting, yakni Hifz al-Ummah dan Taqwiyat al-Ummah. Hifz al-Ummah merupakan upaya menjaga dan membangun pemikiran umat agar tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara Taqwiyat al-Ummah merupakan penguatan umat melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial.

Ia mencontohkan gerakan Nahdlatut Tujjar sebagai bagian dari sejarah penguatan ekonomi umat di kalangan Nahdliyin. Menurutnya, penguatan ekonomi dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain aspek keagamaan dan keumatan, Ma’ruf menegaskan kuatnya dimensi kebangsaan dalam sejarah NU. Kecintaan terhadap tanah air, kata dia, telah menjadi bagian dari karakter perjuangan NU yang tumbuh dari lingkungan pesantren.

Ia menyinggung Syubbanul Wathan dan Nahdlatul Wathan sebagai bagian dari gerakan yang mencerminkan semangat kebangsaan. Selain itu, Resolusi Jihad Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari juga disebut sebagai salah satu landasan historis yang menginspirasi perjuangan kebangsaan NU.

“Fatwa jihad Hadratussyaikh menginspirasi gerakan kebangsaan Nahdlatul Ulama sebagai semangat perjuangan para santri,” ujarnya.

Terkait wacana calon pemimpin NU yang pernah terlibat konflik tidak diperbolehkan maju dalam pemilihan, Ma’ruf menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Muktamar NU.

“Itu nanti Muktamar yang menentukan, ya menentukan nanti yang terbaik,” katanya.

Ma’ruf juga tidak menyebut nama tertentu yang dinilai paling berpotensi memimpin NU. Ia memilih menekankan kemampuan kandidat dalam melakukan perbaikan dan mendamaikan berbagai kekuatan di tubuh organisasi.

“Yang penting dia punya kemampuan melakukan perbaikan, mendamaikan kekuatan, melakukan perbaikan, mengembalikan pada jalurnya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak akan membawa perbaikan pada NU,” ujarnya.

Sementara mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) atau voting, Ma’ruf kembali menyerahkan keputusan tersebut kepada Muktamar.

“Nah itu kita lihat nanti di Muktamar. Muktamar saja yang menentukan,” tegasnya.