Jakarta, Sonora.co.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Pembela Pribumi menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi kawasan Hotel Sultan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Senin (15/6/2026).

Mengutip pantauan Kompas.Com, sejak pagi, peserta aksi mulai berdatangan dengan mengenakan kaus hitam dan pita merah di lengan. Mereka berkumpul di depan serta seberang gedung pengadilan. Tak lama kemudian, rombongan massa lainnya tiba menggunakan mobil komando dan sejumlah angkutan kota berwarna biru.

Para peserta aksi yang mengenakan kaus putih bertuliskan "Bela Pribumi" dan "#Tolak Perampasan The Sultan" kemudian membentangkan sejumlah spanduk. Salah satu spanduk yang terlihat berbunyi, "Tolak Eksekusi Hotel Sultan Tanpa Ganti Rugi".

Aksi tersebut sempat memadati sebagian Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat sehingga hanya menyisakan satu lajur bagi kendaraan yang melintas. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami perlambatan. Aparat kepolisian tampak berjaga di area pengadilan sekaligus membantu mengatur lalu lintas.

Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan. Mereka meminta agar pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan dibatalkan karena pemohon eksekusi dinilai belum menyerahkan nilai jaminan yang setara dengan nilai objek yang akan dieksekusi. Selain itu, massa mendesak pemerintah menjalankan ketentuan perundang-undangan dan menghormati hak pemegang Hak Guna Bangunan (HGB).

Massa juga menuntut perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pelaku usaha, dan pihak ketiga yang terdampak. Mereka meminta penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan, adil, bermartabat, dan mengedepankan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam pernyataannya, peserta aksi menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk pengusaha pribumi yang beroperasi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Mereka juga menilai penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan stabilitas nasional.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau kawasan Hotel Sultan pada 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan keputusan final yang harus dihormati seluruh pihak.

“Pengadilan telah menetapkan 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK. Kami menghimbau agar semua pihak menghormati dan mendukung pelaksanaan eksekusi ini agar berjalan dengan tertib,” kata Kharis dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi telah disampaikan kepada PT Indobuildco sejak 19 Mei 2026. Tenggat waktu yang diberikan dinilai cukup bagi perusahaan untuk mengosongkan kawasan tersebut secara sukarela.

Kharis mengatakan, pengadilan juga telah mengimbau seluruh penghuni maupun pihak yang memperoleh hak dari PT Indobuildco untuk meninggalkan objek pengosongan secara sukarela guna menghindari munculnya persoalan baru saat pelaksanaan eksekusi.

Ia menegaskan bahwa penetapan tanggal eksekusi menjadi penanda berakhirnya proses hukum yang panjang terkait pengembalian Blok 15 GBK kepada negara.

“Proses hukum penyelamatan aset negara ini sudah sampai pada ujungnya. Negara telah melalui berbagai jalur hukum, pengadilan telah menjatuhkan putusan, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Karena itu, tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara ini,” ujarnya.