Sonora.co.id - Ombudsman RI memberikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Masukan tersebut mencakup pencegahan mal administrasi, rekrutmen tenaga pendidik, hingga penyediaan lahan permanen untuk pengembangan sekolah di masa depan.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/6).

Menurut Nuzran, kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kajian Ombudsman terkait regulasi, kebijakan, dan tata kelola Sekolah Rakyat yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah.

"Kita ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir untuk memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa," ujar Nuzran.

Dalam kunjungan itu, Ombudsman berdiskusi dengan jajaran Kementerian Sosial, pengelola Sekolah Rakyat, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya. Rombongan juga meninjau langsung berbagai fasilitas sekolah mulai dari ruang kelas, ruang guru hingga asrama siswa.

Nuzran mengapresiasi sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Kementerian Sosial dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, khususnya terkait penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penyempurnaan kurikulum.

"Ada beberapa saran yang sudah dilaksanakan oleh Kemensos, terutama terkait tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurikulum. Karena itu hari ini kami datang untuk melakukan monitoring terhadap perbaikan tersebut," katanya.

Meski demikian, Ombudsman menilai penguatan tata kelola perlu terus dilakukan agar potensi masalah dalam pelaksanaan program dapat dicegah sejak awal.

"Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kita memberikan saran agar ke depan tidak terjadi masalah dan tidak terjadi maladministrasi," ujarnya.

Salah satu perhatian Ombudsman adalah proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang saat ini sedang berlangsung. Nuzran menilai kebutuhan tenaga pendidik akan semakin besar seiring rencana perluasan program yang diperkirakan akan menampung sekitar 30 ribu siswa pada tahap berikutnya.

"Kami akan memberikan beberapa masukan terkait proses rekrutmen tenaga pendidik karena program ini akan berkembang dan jumlah siswa yang masuk akan semakin besar," katanya.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Menurut Nuzran, persyaratan lahan seluas 6 hingga 8 hektare akan sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang.

Karena itu, Ombudsman mengusulkan alternatif pembangunan sekolah secara vertikal agar kebutuhan ruang tetap dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada ketersediaan lahan yang luas.

"Tidak mesti harus 6 sampai 8 hektare. Ke depan bisa dipertimbangkan konsep pembangunan bertingkat sehingga lebih realistis diterapkan di kota-kota besar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial, Afrizon Tanjung, menyatakan Ombudsman telah terlibat sejak awal dalam mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Menurut Afrizon, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

"Yang perlu kita pastikan adalah proses pembelajaran di Sekolah Rakyat berjalan dengan baik. Ombudsman membantu memastikan tata kelolanya berjalan benar sejak awal sehingga tujuan program dapat tercapai," kata Afrizon.

Ia menambahkan, sinergi antara Kementerian Sosial dan Ombudsman diharapkan dapat memastikan Program Sekolah Rakyat berkembang secara berkelanjutan, transparan, dan mampu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang paling membutuhkan.