"Presiden mendengar kritik dan menerima laporan adanya penyimpangan di BGN, sehingga tindakan hukum segera dilakukan. Langkah ini patut dihargai agar program MBG menjadi jauh lebih baik ke depan," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Meski demikian, Didik menegaskan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup. Menurutnya, perbaikan harus dilanjutkan melalui reformasi kelembagaan dan tata kelola yang lebih mendasar. Ia menilai kritik publik selama ini bukan ditujukan pada tujuan program MBG, melainkan pada desain kelembagaan, sistem pengadaan, pengawasan, serta kapasitas implementasinya.

"Program sebesar MBG yang menyentuh jutaan penerima manfaat dan melibatkan rantai pasok pangan yang kompleks sangat rentan mengalami kegagalan tata kelola. Karena itu reformasi kelembagaan dan tata kelola menjadi suatu keharusan," katanya.

Didik mengusulkan agar ke depan BGN lebih difokuskan sebagai regulator, bukan operator utama program. Menurutnya, BGN seharusnya berperan dalam penyusunan standar gizi, standar operasional, pengelolaan data nasional, serta evaluasi program. Sementara pelaksanaan operasional dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal.

"Kita harus membangun model kelembagaan yang lebih kuat. Negara mengarahkan, bukan mengerjakan semuanya," ujarnya.Selain itu, Didik menekankan pentingnya membentuk dewan pengawas independen yang terdiri atas berbagai unsur, seperti ahli gizi, akademisi, BPKP, organisasi profesi, dan perwakilan masyarakat sipil. Dewan tersebut bertugas melakukan audit kualitas, audit anggaran, dan audit kepatuhan terhadap pelaksanaan program.

Ia juga mendorong penerapan transparansi digital secara menyeluruh mengingat besarnya anggaran yang dikelola program MBG. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas publik, sekaligus menjadi instrumen pengawasan yang lebih efektif.

"Sudah saatnya seluruh proses dapat dipantau publik. Transparansi digital akan menjadi bagian penting dari demokratisasi program pemerintah dan memperkuat pertanggungjawaban kepada masyarakat," katanya.

Dalam pandangan Didik, reformasi lain yang tidak kalah penting adalah desentralisasi pelaksanaan program. Ia menilai pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak implementasi MBG di lapangan, sekaligus menghubungkan program tersebut dengan petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal.Menurutnya, pendekatan yang terlalu tersentralisasi selama ini membuat rentang kendali pengawasan menjadi sangat luas dan sulit dikontrol secara efektif.

 Akibatnya, potensi pemborosan logistik, inefisiensi anggaran, dan moral hazard menjadi semakin besar."Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang terjadinya perburuan rente. Saya yakin kasus korupsi yang terungkap saat ini hanya puncak gunung es, sementara di bawahnya masih terdapat banyak potensi moral hazard yang perlu dibenahi," tegasnya.

Didik menambahkan, apabila reformasi kelembagaan dan tata kelola berhasil dilakukan, Program Makan Bergizi Gratis dapat berkembang menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah negara seperti Brasil dan Jepang.

Sebaliknya, tanpa reformasi yang memadai, program tersebut berisiko terus menghadapi persoalan pemborosan anggaran, ketidakefisienan, serta praktik penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan utamanya. (YDS)