Sonora.co.id, JAKARTA – Pengamat Ekonomi INDEF, Ariyo Irhamna menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai sinyal penguatan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan tersebut justru menyimpan sejumlah tekanan fiskal, pelemahan struktural, hingga risiko terhadap daya tahan ekonomi jangka menengah.

Dalam opininya berjudul “Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61%”, Ariyo mengkritisi pandangan yang menyebut pertumbuhan ekonomi awal tahun ini sebagai keberhasilan penuh kebijakan pemerintah. Ia menilai, pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh stimulus fiskal besar-besaran, momentum Ramadan dan Idulfitri, pemberian THR, subsidi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertanyaan analitisnya bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang membayar ongkos pertumbuhan ini,” tulis Ariyo.Ia menyoroti bahwa konsumsi pemerintah tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan dan memberi kontribusi besar terhadap angka pertumbuhan nasional. Namun menurutnya, pola tersebut sulit dipertahankan ketika ruang fiskal semakin sempit.Ariyo menyebut underlying growth atau pertumbuhan riil yang mendasari ekonomi sebenarnya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen, lebih rendah dari headline growth 5,61 persen yang diumumkan pemerintah.

Selain itu, ia juga menilai terdapat perlambatan momentum ekonomi secara kuartalan. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat terkontraksi 0,77 persen dibanding kuartal sebelumnya.“Pertumbuhan tahunan terlihat tinggi karena basis Triwulan I-2025 sangat rendah. Jadi membaca angka 5,61 persen sebagai momentum penguatan ekonomi menurut saya keliru,” ujarnya.Ariyo juga menyoroti kontradiksi antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas industri mulai melambat meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur masih tumbuh 5,04 persen pada Triwulan I-2026.“PMI di bawah 50 berarti pelaku industri mulai melaporkan penurunan aktivitas. Ini menjadi sinyal bahwa kondisi riil saat ini sudah mulai berbalik,” katanya.Dalam tulisannya, Ariyo juga menggarisbawahi meningkatnya tekanan fiskal pemerintah. Defisit primer APBN pada Triwulan I-2026 tercatat mencapai Rp95,8 triliun, berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.Di sisi lain, pembayaran bunga utang naik 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun pada Triwulan I-2026.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini ditopang oleh pembiayaan utang yang semakin besar.Tak hanya itu, Ariyo menilai pelemahan nilai tukar rupiah juga memberi tekanan serius terhadap ekonomi domestik. Rupiah sempat menembus Rp17.605 per dolar AS pada 16 Mei 2026, sementara cadangan devisa terus mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir.

Menurutnya, depresiasi rupiah secara langsung menggerus nilai PDB per kapita Indonesia dalam dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.“Setiap pelemahan satu persen rupiah mengurangi PDB per kapita dalam dolar AS sekitar USD52. Ini setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.Ariyo juga menyoroti struktur ekspor Indonesia yang masih sangat bergantung pada komoditas mentah dan hilirisasi sektor nikel. Ketergantungan tersebut dinilai membuat ekonomi Indonesia rentan ketika harga komoditas global melemah.

Ia menilai hilirisasi belum cukup jika tidak dibarengi diversifikasi menuju manufaktur bernilai tambah tinggi seperti elektronik, mesin presisi, maupun farmasi.Sebagai solusi, Ariyo mendorong pemerintah memperbaiki kualitas belanja negara melalui percepatan belanja modal produktif serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.Menurutnya, langkah tersebut memang tidak akan menghasilkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek, namun lebih sehat bagi ketahanan ekonomi nasional.
“Pertanyaannya sekarang bukan sekadar pertumbuhan tinggi atau rendah, tetapi apakah pertumbuhan itu berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (YDS)