Media Harus Netral agar Tetap Menjadi Pilar Demokrasi

11 Mei 2026 11:37 WIB
Yudi Samadi
Photo: Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini (Foto: Dok. Komnas HAM)
Sonora.co.id, JAKARTA — Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menegaskan media harus tetap netral dan independen agar mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, media seharusnya hadir sebagai ruang publik yang sehat dan mencerahkan.

“Media harus menjadi ruang diskusi rasional tempat masyarakat berdialog, bertukar gagasan, menjalankan fungsi check and balances, serta membangun opini publik yang sehat,” ujar Didik dalam keterangannya.

Ia menilai, media tidak boleh berubah menjadi alat propaganda politik, alat penguasa, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Sebab jika media kehilangan independensinya, maka fungsi demokratis media akan hilang dan bergeser hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.Menurut Didik, posisi media yang paling bermartabat adalah ketika tampil sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam posisi tersebut, media menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan publik.

“Media tidak boleh menutup-nutupi penyimpangan, korupsi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan media perlu melakukan kritik terhadap kebijakan publik karena kritik justru dapat membuat kebijakan pemerintah semakin legitimate,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu bentuk ideal peran media adalah melalui jurnalisme investigasi, khususnya dalam mengungkap kasus korupsi yang disebutnya sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.Didik juga mengingatkan bahaya ketika media tidak lagi netral. Menurutnya, perkembangan teknologi big data dan teknologi informasi dapat membuat media berubah menjadi mesin framing dan pembentuk persepsi publik yang manipulatif.

“Informasi yang disajikan akhirnya hanya menjadi pencitraan ala konsultan politik dan narasi yang tidak menjelaskan realitas. Dalam ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai manufacturing consent,” jelasnya.

Karena itu, ia berpandangan pemerintah tidak perlu mengumpulkan, mengorganisasi, ataupun mengarahkan media-media yang ada. Menurutnya, media yang independen akan menjalankan perannya sendiri secara alami dalam mengawasi kekuasaan dan menerangi ruang publik.

“Kalau media dikumpulkan dan diarahkan seperti itu, maka fungsi ruang publik yang sehat akan hilang. Peran watchdog juga akan berhenti dan media hanya menjadi alat legitimasi,” pungkasnya. (YDS)
Sonora Network

Our Services

Sonora Education And Talent Management

Sonora Education And Talent Management

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution

Research Solution

Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives
Management Services

Management Services

Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Event Management

Event Management

Step into Syandana, we deliver exceptional tailored event solutions

We'll reach out to you to talk about what we can do to keep leading, together.

Let’s Collaborate!

Our Satisfied Partners

Kementrian Pajak
Kementrian PUPR
Kementerian Dinas Perhubungan
Kementrian Kominfo
Kementrian Agama
Kementrian Hukum dan HAM
Telkomsek
ASDP
Nuvo Family
Pertamina
Bear Brand
Sarirasa Group
Gopek House
Counterpain
PLN
Kementrian Pelni
Ayaxx
Wincos