Jakarta, Sonora.co.id - Pada momentum Hari Transportasi Nasional, Jumat (24/4), Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif Rp1 atau praktis gratis selama satu hari penuh. Kebijakan ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam mengubah pola transportasi perkotaan.

Kebijakan transportasi umum gratis di Jakarta yang bertepatan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hari ini dinilai sejalan dengan agenda efisiensi energi nasional yang tengah didorong pemerintah.

Penggunaan transportasi massal dinilai lebih hemat energi karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan, dibandingkan kendaraan pribadi yang cenderung boros bahan bakar, terutama di tengah kemacetan Jakarta.

Pakar politik sekaligus founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kebijakan ini sejalan dengan arah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai bagian dari strategi nasional.

Kebijakan ini, menurut Ujang, mencerminkan pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

“Kalau dilihat dari tujuannya, ini jelas bukan sekadar kebijakan transportasi gratis. Ini bagian dari strategi efisiensi energi. Ketika masyarakat beralih ke transportasi umum dan mobilitas ASN dikurangi lewat WFH, maka konsumsi energi bisa ditekan,” ujar Ujang.


Transformasi Budaya Kerja Nasional

Ujang menambahkan, kebijakan ini selaras dengan implementasi 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, yang salah satunya mendorong pola kerja fleksibel seperti WFH. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan mobilitas dan emisi.

Dengan kombinasi kebijakan transportasi publik gratis dan WFH ASN, pemerintah dinilai tengah membangun ekosistem mobilitas yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan di kawasan perkotaan.

Selain WFH, ada 7 kebijakan transformasi budaya kerja nasional yakni: Pembatasan Kendaraan Dinas, Pemangkasan Perjalanan Dinas, Optimalisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Tetap Tatap Muka, Efisiensi Energi di Kantor, Peningkatan Digitalisasi Tata Kelola, dan Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik.