Sonora.co.id, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan dukungan Pemprov Jakarta terhadap program pemerintah pusat dalam menyediakan tiga juta rumah dengan harga yang terjangkau. Pramono menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian.

"Sekarang ini Pemerintahan DKI Jakarta sudah mempersiapkan untuk membangun sampai dengan 19.800 unit yang sudah terencana. 19.800 unit dan mudah-mudahan bisa lebih dari itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/09/2025).

Pemprov Jakarta salah satunya melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Sarana Jaya mendukung penyediaan hunian terjangkau dan layak bagi warga Jakarta.

"Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," kata Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra dalam diskusi di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2025).

Andira melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian. Dengan perencanaan pembangunan 19.800 unit yang disebutkan Pramono, Sarana Jaya turut menyumbang hunian terjangkau bagi masyarakat.

Ke depan, pengembangan kawasan Tanah Abang akan menjadi fokus berikutnya. Kawasan ini akan dirancang secara bertahap dengan integrasi hunian, pasar komersial, logistik, dan fasilitas publik.

"Kami percaya, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, Jakarta bisa tumbuh menjadi kota global dengan standar hunian modern, inklusif, dan terjangkau," pungkas Andira.

Sementara itu Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan hunian vertikal menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan lahan di Ibu Kota.

"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun?. Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," jelas Retno.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit.

"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," tuturnya.

Lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada semakin banyaknya kawasan kumuh. Mengacu pada data tahun 2017 ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov Jakarta sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut yang ditargetkan selesai bulan Desember 2025.

Retno menyebut, saat ini Pemprov DKI memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Jika, tidak dikelola dengan serius, dia khawatir bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," Pungkasnya.