SONORA.CO.ID - Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa mewujudkan pelayanan yang prima dan tepat waktu sehingga masyarakat menjadi puas dan percaya penuh kepada pemerintah.

Peringatan itu disampaikan Sekjen Kemendagri pada acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (07/10/2019).

“Saya harapkan ASN di dalam pelayanan kepada masyarakat dapat mewujudkan pelayanan yang prima, dengan upaya percepatan, tidak berbelit-belit, tepat waktu, tidak mencari-cari tapi menyederhanakan mekanisme dan prosedur di dalam pelayanan sehingga adanya kepuasan terhadap pelayanan dan memberikan kepercayaan penuh kepada Pemerintah,” kata Hadi Prabowo.

Sekjen Kemendagri juga mengingatkan PNS/ASN harus mampu menjaga integritas yang tinggi.  “Sikap dan perilaku ASN ini harus mengedepankan profesionalisme dan juga moralitas yang meliputi atas kejujuran, kesetiaan komitmen serta keutuhan pribadi. Ini penting sekali, jadi kita harus tunjukkan integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Ia menambahkan, seorang ASN harus peka dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan dinamika yang sangat dinamis karena di era sekarang perubahan-perubahan ini terjadi sangat cepat, dan penuh risiko dan kompleksitas, sehingga PNS/ASN harus mampu di dalam berinovasi. 

Hadi Prabowo juga mengingatkan, saat ini Kemendagri sedang melaksanakan tahapan reformasi birokrasi dan  pada tahun 2019 ini sebagai tahun terakhir dari tahap grand strategi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menata penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi sejumlah faktor. 

Yakni,  menyempurnakan undang-undang sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik, memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan budaya kerja yang positif, restrukturisasi organisasi lembaga pemerintah, meningkatkan kualitas SDM, menyederhakan mekanisme kerja dan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif.